Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Demokrat di DPR mengusulkan panitia khusus (pansus) hak angket dalam kasus asuransi PT Jiwasraya (Persero). Fraksi PPP menolak usulan itu dan tetap ingin pengusutan kasus Jiwasraya melalui panitia kerja (panja) lantaran saat ini sudah bekerja.
"Itu hak mereka mengusulkan dan sesuatu yang lumrah saja bergantung situsasi politik di parlemen. PPP saat ini lebih menggunakan panja sebagai instrumen yang melekat di setiap komisi," ujar Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi di Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Saat ini Panja terkait Jiwasraya sudah ada berada di tiga komisi DPR, yaitu Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI. Pria yang biasa disapa Awiek mengungkapkan alasan pihaknya memilih panja karena bisa langsung segera bekerja.
Baca Juga: Honorer vs Jiwasraya, Bu Menkeu Pilih Selamatkan yang Mana?
"Kenapa panja? Karena bisa langsung bekerja. Terbukti, panja Komisi VI sudah memanggil menteri BUMN, direksi Jiwasraya, dan mengundang pakar untuk dimintai pendapat," ucap Awiek.
Sementara ia melanjutkan, jika kasus dugaan korupsi di asuransi pelat merah itu diusut melalui pansus, bakal membutuhkan waktu lama.
"Sementara jika pansus masih membutuhkan proses politik dan terbukti hingga saat ini pansus aja belum terbentuk. Jadi instrumen yang ada digunakan terlebih dahulu," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat sudah mengusulkan agar membentuk pansus hak angket untuk mendalami polemik kasus Jiwasraya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
