Usai Resmi Keluar, Inggris Lawan Uni Eropa

Beberapa hari setelah resmi keluar dari Uni Eropa (UE), Inggris menunjukkan perlawanan bahwa mereka tidak ingin didikte oleh UE. Inggris tetap memberlakukan bea cukai terhadap produk Uni Eropa dan ingin memosisikan Inggris sebagai negara berdaulat.

Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menegaskan, tidak akan menerima penyetaraan dengan aturan UE ketika Inggris bernegosiasi kesepakatan perdagangan dengan Brussels yang menguntungkan Inggris.

Salah satu opsi dalam negosiasi perdagangan yang ditawarkan UE adalah meniru kesepakatan gaya bebas Kanada dengan UE yang mengizinkan pembebasan mayoritas produk perdagangan. Namun, para petinggi UE ingin Inggris melanjutkan tekanan aturan yang dibuat Brussels tentang standar dan subsidi negara serta menerima yurisdiksi Pengadilan Eropa dalam segala konflik perdagangan.

Baca Juga: PM Inggris: Brexit adalah Awal

The Sunday Telegraph melaporkan Inggris marah dengan langkah Brussels untuk kembali pada aturan yang tidak disepakati pada Oktober lalu sebagai bagian dari Kesepakatan Penarikan Diri Brexit. “PM Johnson juga akan menegaskan dia tidak menerima penyetaraan yurisdiksi Pengadilan Eropa dan tidak ada konsesi atas tuntutan Brussels ketika negosiasi akan dimulai pada Maret,” demikian laporan The Sunday Telegraph.

Johnson juga akan menyiapkan aturan untuk melonggarkan hak-hak pekerja, standar higienitas dan perlindungan lingkungan. Pemerintah Inggris juga ingin membuat langkah maju dengan menyusun kesepakatan perdagangan bebas dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Selandia Baru.

Selain itu PM Boris Johnson menyiapkan segala upaya untuk memberlakukan pemeriksaan barang dan mengenakan tarif bea cukai bagi semua barang Uni Eropa (UE) yang masuk ke Inggris sejak tahun depan. Langkah itu sebagai upaya untuk melawan tekanan UE dalam perundingan perdagangan.

“Kita bersiap melaksanakan pemeriksaan penuh terhadap semua impor dari UE deklarasi ekspor, deklarasi keamanan, pemeriksaan kesehatan binatang dan barang supermarket yang melintas melalui pos pemeriksaan perbatasan,” kata pejabat senior pemerintahan Inggris seperti dilansir The Telegraph. “Ini menjadi tantangan praktis ganda di perbatasan pada Januari 2021,” imbuhnya.