Israel Rendahkan Rilis Laporan dari PBB: Badan Tidak Penting

Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) merilis daftar berisi lebih dari 100 perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia Palestina, Rabu (12/2/2020).

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet menuturkan perilisan daftar yang cukup lama tertunda ini telah dilakukan dengan tinjauan secara luas dan teliti.

Baca Juga: PBB Beberkan Sejumlah Perusahaan Israel di Permukiman Ilegal Yahudi Tepi Barat

Laporan tersebut dilakukan dengan berbasis data dan menjadi pertimbangan yang serius. Daftar itu memuat perusahaan yang beroperasi di permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

"Saya sadar masalah ini telah, dan akan terus menjadi, sangat kontroversial,” kata Bachelet.

Daftar ini didominasi oleh perusahaan Israel, termasuk bank terkemuka, perusahaan konstruksi, supermarket dan operator telepon seluler, termasuk perusahaan global terkenal, di antaranya Airbnb, Motorola, dan General Mills.

Namun, ada juga perusahaan internasional, termasuk perusahaan perjalanan seperti Expedia, TripAdvisor, Booking.com, dan Opodo.

Nama-nama besar lainnya seperti Altice Europe, dan perusahaan infrastruktur seperti Egis dan Alstom dari Perancis, dan perusahaan Inggris JC Bamford Excavators.

Meskipun sebagian besar negara menganggap permukiman ilegal, laporan itu justru tidak menuduh perusahaan melanggar hukum internasional.

Serangkaian nama itu justru lebih ditujukan untuk menekan perusahaan dengan menarik perhatian negatif pada hubungan mereka dengan kebijakan Israel. Laporan tersebut pun tidak menyerukan sanksi atau memiliki dampak konkret terhadap perusahaan.

Dalam sebuah pernyataan kepada Associated Press, JC Bamford mengatakan tidak terlibat dalam kegiatan yang disebutkan dalam laporan tersebut dan seharusnya tidak dimasukkan.

Produk-produk perusahaan ditawarkan melalui dealer lokal, Comasco, yang juga muncul dalam daftar.

Airbnb menolak memberikan komentar. Perusahaan San Francisco itu mengatakan pada November 2018 bahwa mereka menghapus daftar di permukiman Tepi Barat.