Inggris Beli Hulu Ledak Nuklir Buatan AS, Parlemen Murka pada Boris Johnson

Pemerintah Inggris membeli hulu ledak nuklir dari Amerika Serikat (AS) tanpa persetujuan parlemen di London. Tindakan pemerintah Perdana Menteri Boris Johnson itu memicu kemarahan publik dengan menuduh pemerintah Johnson sebagai "anjing gembala" bagi Washington.

Pentagon baru-baru ini mengungkapkan bahwa Inggris telah setuju untuk membeli hulu ledak nuklir baru AS untuk menggantikan Trident, program nuklir buatannya sendiri. Namun, kesepakatan itu mengejutkan para anggota parlemen Inggris, yang dilaporkan "buta" tentang kesepaktan pembelian senjata nuklir tersebut.

Baca Juga: Moskow Kutuk Simulasi Serangan Nuklir AS ke Rusia

Perjanjian itu—yang melibatkan berbagi teknologi AS dalam hulu ledak yang diluncurkan pada W93— diperkirakan akan menelan biaya miliaran poundsterling.

Kementerian Pertahanan Inggris melalui seorang juru bicaranya menolak untuk menjelaskan secara rinci tentang kesepakatan itu.

Juru bicara itu hanya menyatakan bahwa Inggris memiliki "hubungan pertahanan yang kuat dengan AS" dan tetap berkomitmen untuk memiliki kemampuan nuklir yang kompatibel dengan teknologi Amerika.

Pemerintah Johnson mengklaim kesepakatan rahasia itu diperlukan untuk memastikan kemampuan pencegahan nuklir NATO.

Namun, kubu oposisi tidak terima. Pemimpin Partai Demokrat Liberal, Ed Davey, mengatakan sangat keterlaluan bahwa transfer teknologi yang mahal sedang dilakukan dengan tanpa konsultasi dan tanpa pengawasan parlemen.

Dia mengecam pemerintah Partai Tory. "Johnson semakin terlihat seperti dempul di tangan Trump," katanya, seperti dikutip Russia Today, Senin (24/2/2020).

Anggota Parlemen, Stewart McDonald, yang bertindak sebagai juru bicara Partai Nasional Skotlandia (SNP) di bidang pertahanan, mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Ben Wallace harus menghadap Parlemen dan menjawab kerahasiaan di balik kesepakatan itu.

Anggota SNP lainnya, Douglas Chapman, memperingatkan AS dan Inggris agar tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk kesepakatan itu, dan mengklaim Skotlandia akan segera mendapatkan kemerdekaannya.