Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap ngotot untuk meneruskan lelang ulang Sistem Jalan Berbayar Elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan penundaan proses lelang ulang.
Sekadar informasi, Majelis Hakim PTUN mengabulkan penundaan lelang ulang Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP). Sedangkan dalam gugatan pokoknya agar Pemprov DKI membatalkan objek sengketa berupa Surat Pengumuman Pembatalan Lelang Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019, sampai ada putusan inkracht.
Dalam gugatan dengan nomor perkara 191/G/2019/PTUN.JKT, majelis hakim melihat apabila Pemprov DKI berkukuh untuk proses lelang ulang sistem jalan berbayar akan berdampak kerugian terhadap penggugat dan negara.
Baca Juga: Udang di Balik Batu SBY Kirim Utusan ke Anies, Ternyata. . .
Sementara, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menegaskan dalam pernyataannya bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap melanjutkan proses lelang ulang sistem jalan berbayar baru.
"Jika prosesnya sudah post bidding dan tetap dilanjutkan, maka risikonya adalah pidana. Tentu kita ingin menerapkan asas umum pemerintahan yang baik, maka itu harus dihentikan. Kepada penggugat, akan kami undang untuk ikut di lelang selanjutnya," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo hari Jumat kemarin.
Syafrin mengklaim keputusan pembatalan lelang ulang yang dilakukan Anies, telah sesuai asas-asas umum permerintah yang baik. Oleh karenanya proses lelang ERP baru ditargetkan mulai akhir Maret 2020 dan rampung pada Juni 2020.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
