Tak Cuma Corona, Pemerintah Diminta Waspada DBD Juga

Pemerintah dan masyarakat diminta meningkatkan kewaspadan terhadap penyebaran virus corona (COVID-19). Langkah tersebut perlu dilakukan menyikapi terus bertambahnya pasien positif corona. Kendati demikian, pemerintah juga harus mewaspadai wabah demam berdarah dengue (DBD).

"Pemerintah juga harus waspada dengan meningkatnya kasus kematian akibat demam berdarah dengue (DBD). Jangan sampai sibuk mengurus COVID-19, tapi melupakan bahaya nyata tren meningkatnya kasus DBD," kata Anggota Komisi IX DPR, Nabil Haroen, dalam siaran persnya, Rabu (11/3/2020).

Baca Juga: Beneran Nih, Pasien Meninggal Bukan Karena Corona, Tetapi...

Data terakhir tercatat lebih 16 ribu kasus dari Januari hingga Maret 2020 ini dengan jumlah korban meninggal sekitar 100 pasien. Kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Sikka NTT dengan jumlah kasus 1.195 (per 10 Maret 2020) dengan korban meninggal 14 orang.

Pria yang biasa disapa Gus Nabil ini mengimbau warga agar tidak panik, tetapi harus meningkatkan kewaspadaan.

"Persiapan yang baik adalah mengurangi aktivitas pertemuan fisik dengan banyak orang, serta meningkatkan ketahanan fisik agar tidak mudah terjangkit penyakit dan virus. Mari kita belajar dari kasus-kasus yang terjadi di Italia dan jangan pernah meremehkan corona virus (COVID-19) sebagai flu biasa. Kita juga harus waspada dengan persebaran DBD," tuturnya.

Mengenai virus corona, dia juga menyarankan pemerintah harus belajar dari kasus Italia dan Iran. Meski tingkat persebaran virus corona (COVID-19) di China memperlihatkan tren stagnan dan cenderung turun, virus ini telah menyebar ke pelbagai penjuru dunia.

"Di antara kasus yang ekstrem terjadi di Italia dan Iran. Negara-negara Eropa sudah meningkatkan kewaspadaan dengan memberi informasi rutin dan real time kepada warganya agar bersiap dan meningkatkan kewaspadaan diri," tuturnya.

Pemerintah Indonesia, kata Gus Nabil, harus bersiap untuk kebijakan proteksi dengan skema-skema khusus. Dia mengapresiasi Kementerian Kesehatan dan institusi di bawahnya, serta Kantor Staf Presiden yang mengomando informasi atas perkembangan kasus COVID-19.

Meski demikian, pemerintah juga harus mengawasi stok bahan pangan, sekaligus stok alat kesehatan. Jangan sampai ada yang mengambil untung dalam situasi krisis dengan menimbun serta mengakibatkan kepanikan.