Jokowi Tegas: Lockdown Wewenang Pusat!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat. Maka daripada itu kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah.

"Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," kata Jokowi di Jakarta, Senin (16/3/2020).

Lockdown artinya kuncian. Maksudnya, negara, wilayah atau tempat yang terinfeksi virus co­rona mengunci akses masuk dan keluar sebagai pengamanan ketat untuk mencegah penyebaran virus tersebut.

Baca Juga: Sepupu Google Mulai Jaring Warga Terjangkit Corona

Menurut Jokowi, saat ini yang paling penting dan perlu dilakukan adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran virus corona (Covid-19).

"Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus kita gencarkan, untuk mengurangi tingkat penyebaran Coivd-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dan layanan-layanan publik lainnya," tegasnya.

Baca Juga: Corona Jangkiti Dunia, Ekspor Masker RI Terbang Tinggi hingga 405%

Presiden juga meningatkan agar transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda-moda transportasi tersebut, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans.

"Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrean, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan lainnya," pungkasnya.