Inilah Strategi PKS Hadapi Penurunan Ekspor Sawit!

Meskipun pemerintah Malaysia telah menghentikan operasional di perkebunan kelapa sawit di enam distrik di wilayah negara bagiannya, tetapi tidak demikian dengan Indonesia. Pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) di Indonesia masih beroperasi normal meskipun permintaan dari negara importir cenderung berkurang akibat terimbas infeksi Covid-19.

Meskipun operasionalisasi PKS berlanjut, namun Sekretaris Jenderal Gapki, Kanya Lakshmi Sidarta tak memungkiri bahwa lambat laun akan ada pengaruh terhadap aliran pemasukan perusahaan seiring ekspor yang melemah.

Kanya mengatakan, "Penutupan pabrik sampai saat ini belum ada. Tapi, jika ada gejolak kesulitan cash flow dan tangki stok dirasa tidak bisa menampung, kelihatannya pada 1-2 bulan ke depan, bisa saja sudah ada yang mengurangi pembelian buah dari luar dan hanya mengolah buah internal atau bahkan mengurangi jam operasi pabrik."

Baca Juga: Dear 2020, Apakah Produksi Minyak Sawit Indonesia Akan Turun?

Dalam situasi yang dipenuhi ketidakpastian ini, Kanya mengatakan bahwa sejumlah perusahaan sawit memutuskan untuk mengatur kembali rencana cash flow. Rencana tersebut terkait dengan merealokasi peruntukkan dengan merevisi prioritas anggaran, menyiapkan alternatif skenario krisis beserta solusi, dan meninjau rencana yang perlu dilanjutkan atau ditunda.

Lebih lanjut Kanya mengemukakan, "Selain terus menjalankan protokol melawan Covid-19 di semua lini aktivitas. Untuk dapat bertahan tentu saja melakukan efisiensi besar-besaran."

Di sisi lain, Kanya berharap pemerintah dapat menyiapkan kebijakan untuk merespons turunnya ekspor sawit. Seperti perlunya bantuan untuk mengimbangi peningkatan biaya transportasi dan ekspedisi kapal yang melonjak signifikan mengingat sawit merupakan salah satu bahan pangan. Tidak hanya itu, dukungan tersebut juga bisa dilakukan dengan memfasilitasi kemudahan penyerapan lebih besar di dalam negeri.

Kanya juga menambahkan, "Selain untuk biodiesel, tapi juga untuk energi terbarukan yang lain misalnya untuk pembangkit listrik yang saat ini belum dapat dijalankan. Bila memang bisa menjadi alternatif solusi maka birokrasi mungkin bisa dipersingkat dengan alasan keadaan darurat."