PUPR Anggarkan Rp10,2 Triliun untuk Program Peningkatan Irigasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan program program padat karya tunai dengan percepatan pembangunan infrastruktur kerakyatan di tahun 2020. Salah satunya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan oleh Balai-balai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) bersama masyarakat.

Dengan program padat karya tunai, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi akibat merebaknya pandemi Covid-19.

Hal ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk memfokuskan anggaran membantu masyarakat perdesaan bertahan selama masa sulit ini. Selain itu, menjaga produktifitas hasil pertanian karena suplai air yang lebih memadai.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Selain untuk mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi di kawasan perdesaan. Kehilangan air di dalam saluran bisa dikurangi dengan lining saluran yang baik. Pola pelaksanaan PKT juga dengan memperhatikan protokol physical dan social distancing," kata Basuki di Jakarta.

P3TGAI merupakan pekerjaan peningkatan saluran irigasi tersier, dari saluran alam/tanah menjadi saluran dengan pasangan batu/lining yang dikerjakan oleh petani atau penduduk setempat. Petani pekerja diberikan upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama di antara musim tanam dan panen.

Tahun 2020, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan di 10.000 lokasi yang tersebar di 33 provinsi. P3TGAI salah satu dari program PKT Kementerian PUPR dengan anggaran total Rp10,2 triliun. Sebelum dilakukan refocussing kegiatan terkait mitigasi dampak pandemi Covid-19, jumlah lokasi P3TGAI yang diprogramkan adalah 6.000 lokasi.

Hingga saat ini, tercatat 458 lokasi di 11 provinsi, antara lain Jambi, Sumatra Barat, Kepulaan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat, telah memulai pekerjaan fisiknya. Sedangkan hampir 1.800-an lokasi di 33 provinsi sudah melakukan sosialisasi.