Mitra Prakerja Dipilih Tanpa Tender, DPR: Jangan Sampai Pak Jokowi Ditipu Anak Kecil

Program itu dituding dijalankan secara tak transparan karena melibatkan delapan perusahaan digital sebagai mitra untuk pelatihan kerja, tapi tanpa lelang tender. Juga dicurigai sarat konflik kepentingan karena satu dari delapan perusahaan digital itu, Ruang Guru, milik seorang pemuda yang waktu itu menjabat Staf Khusus Presiden, Adamas Belva Syah Devara.

Seorang legislator Partai Gerindra, Habiburokhman, berterus terang menyanjung gagasan program Kartu Prakerja. Namun, keberadaan Belva kala itu sebagai Staf Khusus Presiden dan Ruang Guru sebagai mitra Kartu Prakerja, menurutnya, berpotensi mengacaukan program pemerintah.

“Jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," katanya, berbicara dengan Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam rapat itu.

Proyek tanpa tender yang diberikan kepada delapan platform itu dianggap mengangkangi undang-undang. Bahkan, keberadaan Ruang Guru dengan produknya Skill Academy dianggap kebobolan besar pemerintah karena saham perusahaan itu dicurigai milik orang Singapura.

Dalam pandangan Arteria Dahlan, legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, program pro-rakyat Kartu Prakerja menjadi buruk dalam pelaksanaannya karena “dipangkas sama orang-orang yang enggak benar; implementasinya dipenggal.” Maka, pengunduran diri Belva sebagai Staf Khusus Presiden tidak menggugurkan permasalahan paling mendasarnya.

“Ini korupsi!” Arteria berseru kepada Firli Bahuri. “Siapa yang terlibat, diusut!”

Hanya KPK, menurut DPR, yang berkemampuan menyelisik dugaan penyelewengan itu. Sebab, legislator Partai Kebangkitan Bangsa, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengamati, “ada ruang gelap yang tidak bisa kita ketahui.”

Karena prosesnya tidak terbuka, apalagi keberadaan Belva sebagai orang dalam Istana waktu itu, politikus Partai Demokrat Hinca Panjaitan berpendapat, “potensi besar sekali untuk terjadi penyalahgunaan di situ.”