Kesal dengan Alasan Mahfud MD Mau Longgarkan PSBB, Demokrat: Amburadul!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lantaran banyak masyarakat mengeluh tertekan selama PSBB.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Irwan, mengkritik keras rencana tersebut. Dia menilai bahwa pemerintah sejak awal tidak serius dalam menangani pandemi Covid-19 atau virus corona ini. Hal itu terlihat jelas lewat pandangan pemerintah terkait pandemi ini dan kebijakan-kebijakannya yang tidak seirama hingga hari ini.

Baca Juga: Mahfud Mau Relaksasi PSBB Karena...

"Pemerintah memang dari awal tidak pernah serius tangani Covid-19. Amburadul dari awal. Parameter melihatnya sangat mudah, di awal meremehkan Covid-19, malah menggenjot kunjungan wisata bahkan dengan subsidi APBN 2020," kata Irwan, Senin (4/5/2020).

"Kemudian saat di awal Maret ada yang positif kemudian ada yang meninggal, opsi yang dipilih justru pembatasan sosial berskala besar bukan karantina wilayah alias lockdown," tambahnya.

Kata Irwan, melihat aturan PSBB dan turunannya oleh pemerintah semuanya tidak jelas dan multitafsir. Pemerintah sangat terlihat lebih mementingkan ekonomi dan penyelamatan kekuasaan dibanding menyelamatkan rakyat Indonesia.

Menurut Anggota Komisi V DPR itu, pikiran Mahfud yang menyebut bahwa masyarakat tertekan karena PSBB itu keliru. Fakta di lapangan, PSBB ini sangat longgar dan tidak tegas sehingga masih banyak kasus baru ditemukan secara nasional dan masih banyak juga pasien positif yang meninggal dunia. Itu semua karena masyarakat masih bebas beraktivitas dan berkumpul di kerumunan.

"Seharusnya pemerintah malah memperketat PSBB dengan aturan di bawahnya karena regulasi PSBB tidak ada sanksi tegas, bersifat imbauan sehingga tidak efektif. Jika pun ada masyarakat yang stres bukan karena PSBB, tetapi karena biaya hidupnya selama dibatasi tidak dijamin oleh negara," tukas Irwan.

Legislator asal Kalimantan Timur ini menegaskan, tidak ada masyarakat yang ingin terjangkit Covid-19, apalagi ingin meninggal karena penyakit ini. Semua masyarakat pasti ingin ikut anjuran pemerintah. Akan tetapi, masalahnya ada di pemerintah pusat yang hanya peduli pada penyelamatan ekonomi.

Mulai dari Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China terus masuk, moda transportasi terus beroperasi, penghematan APBN dan pinjaman utang lebih fokus ke stimulus ekonomi sehingga penyelamatan nyawa rakyat menjadi lemah dan tidak fokus. Itu semua membuat masyarakat makin tertekan.

"Pola yang dilakukan pemerintah ini lebih mirip Herd Immunity. Pembiaran tanpa tes kesehatan yang jelas dan masif. Data pemakaman dengan protap Covid-19 tidak ada. APD dan alat kesehatan di daerah-daerah masih kurang. Bantuan sosial baik langsung tunai atau sembako masih kurang dan terpusat di Jakarta saja belum merata dan adil," bebernya.

"Harusnya pekerjaan sebanyak ini yang dibereskan pemerintah dalam hal ini presiden dan pembantunya. Bukan juatru merelaksasi PSBB yang sejatinya memang lemah dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air," pungkas Irwan.