Misbakhun Anggap Menkeu Gagal Susun Prediksi Indikator Penting Ekonomi

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) gagal membuat prediksi akurat tentang indikator ekonomi yang penting. Penilaian Misbakhun itu didasari pada kondisi riil tentang angka pertumbuhan ekonomi dan pelebaran angka defisit.

Baca Juga: Misbakhun Ingatkan Menkeu Sri Mulyani Tulus Menolong Rakyat Lewat Stimulus

Legislator Partai Golkar itu mengatakan, Menkeu dalam rapat dengan DPR pada 30 April 2020 menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal I di kisaran 4,5-4,7 persen.

“Ternyata pada 5 Mei 2020 BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Q1 (kuartal I), pada tingkat 2,97 persen,” ujar Misbakhun melalui layanan pesan kepada wartawan, Senin (18/5) malam.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan itu juga mengkritisi SMI yang baru saja mengoreksi besaran defisit APBN 2020. Misbakhun menjelaskan, Menkeu menyampaikan kepada Komisi XI DPR bahwa  angka defisit dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020 dipatok pada angka  5,07 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Namun Bu Menkeu dalam jumpa pers secara virtual Senin sore  mengumumkan bahwa ada pelebaran defisit APBN menjadi 6,27 persen. Jadi defisitnya melonjak dari Rp 852,9 triliun menjadi sekitar Rp 1.028,5 triliun,” tutur Misbakhun.

Influencer bidang ekonomi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (TKN Jokowi-Ma’ruf) di Pilpres 2019 itu mengaku sudah sejak jauh-jauh hari menduga akan ada pelebaran angka defisit dari 5,07 persen sebagai prakiraan awal. Sebab, pemerintah memang harus menghadapi pandemi penyakit virus corona (COVID-19) yang berefek ke seluruh sektor perekonomian.

Namun, Misbakhun mengaku tak menyangka SMI mengoreksi besaran defisit menjadi 6,27 persen. Selain itu, wakil rakyat asal Pasuruan tersebut juga mengaku kaget karena Menkeu mengumumkan pelebaran angka defisit langsung ke media ketimbang menyampaikannya terlebih dahulu kepada DPR.

“Saya cukup kaget kenapa Bu Menkeu menyampaikan itu terlebih dahulu ke media dan bukan kepada kami di DPR. Saat Komisi XI rapat terakhir dengan Menkeu sebelum memasuki masa reses sudah disampaikan bahwa sangat terbuka untuk menggelar rapat di luar masa sidang karena ada agenda penting dan mendesak terkait APBN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional,” sambung Misbakhun.