IStana Prisiden | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Mantan Komisaris Utama Pelindo I, Refly Harun mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga tahun 2001 telah mengatur syarat pemberhentian presiden atau pemakzulan.
Menurut pakar hukum tata negara ini, ada tiga syarat pemberhentian presiden. Pertama, pelanggaran hukum seperti penghianatan terhadap negara, penyuapan, korupsi, dan tindak pidana berat lainya yang ancaman hukumanya di atas lima tahun lebih. Kedua, adalah melakukan perbuatan tercela yang melanggar norma adat, norma kesusilaan, dan norma agama seperti mabuk, judi, dan zina. Dan ketiga, memenuhi syarat sebagai presiden dan wapres.
Baca Juga: Sia-Sia Mau Makzulkan Jokowi, Ini Alasannya...
Baca Juga: Jangan Kaget! Alasan Jokowi Gak Lockdown Dibocorkan Orang Ini...
Namun, ia terkait syarat pertama, yakni sisi pelanggaran hukum sulit diproses oleh aparat terhadap seorang presiden.
“Makanya kalau alasan untuk menjatuhkan presiden dari sisi hukum itu agak berat, tapi ada dimensi poliitiknya," jelasnya dalam wawancara program Sarinya Berita di channel YouTube Realita TV yang dikutip, Selasa (2/6/2020).
Lanjutnya, ia pun mencontohkan soal penanganan pandemik Covid-19, di mana presiden telah menerbitkan Perppu No 1/2020 yanh sudah menjadi UU No 2/2020 dengan menggelontorkan anggaran Rp 405 triliun.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
