Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) berbincang dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas tentang hilirisasi industri produk-produk unggulan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Presiden Joko Widodo menyatakan industri nasional telah mampu membuat produk-produk dengan teknologi unggulan dan meminta dapat terus dikembangkan dengan pendanaan riset yang memadai dari BUMN serta swasta. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Kritik yang disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu terhadap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi perbincangan publik.
Adian mengkritik mengenai kenaikan utang BUMN. Dia membandingkan utang luar negeri BUMN sebesar Rp5.600 triliun dengan utang luar negeri perintah Malaysia disebut hanya Rp3.500 triliun. Padahal, perbandingan itu tidak bisa dibandingkan begitu saja.
Kritik Adian dinilai Direktur Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin, sah saja sebagai seorang politikus. Namun, jangan sampai kritik itu karena ada sesuatu.
Baca Juga: Adian Tiba-tiba Serang Erick, Orang Gerindra Bongkar Penyebabnya Gegara...
"Namun jika kritik ada maunya, tentu itu yang kita sesalkan," kata Ujang kepada wartawan, Minggu (14/6/2020).
Sebelumnya anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade mencurigai kritik terkait rumor Adian mengusulkan nama-nama komisaris ke Menteri BUMN. Namun, Andre mengaku itu baru sebatas rumor, belum bisa dipastikan benar dan salahnya.
Ujang menilai jika usulan tersebut didasari atas kepentingan, jelas itu bukan kritik yang tulus. "Kritik yang tak konstruktif," ujarnya.
Dia juga mempertanyakan posisi Adian yang tidak duduk di Komisi DPR yang terkait langsung dengan Kementerian BUMN.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, kritikan yang disampaikan Anggota DPR Adian Napitupulu terhadap Kementerian BUMN salah alamat.
Terlebih, kata Jerry, saat ini Adian mengemban tugas sebagai Anggota Komisi I. Sehingga kritik yang disampaikan Adian tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BUMN sendiri merupakan mitra dari Komisi VI DPR.
"Jadi memang kurang nyambung," kata Jerry.
Jerry berharap Adian tidak menggunakan alat legislatif dan partai untuk memuaskan kepentingnnya. Apalagi Menteri BUMN Erick Thohir merupakan salah satu menteri yang antititipan dan sudah terpilih melalui fit and proper test tersendiri. Apalagi dalam memimpin BUMN, Erick memantau ketat cara kerja bawahannya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
