Desak Jokowi Mundur, Kelompok 212 Dikatain Istana: Tukang Gaduh!

Lebih lanjut, ia pun menyayangkan adanya kelompok yang membaut gaduh dengan menggelar di tengah pemerintah yang tengah fokus menangani Covid-19.

Menurutnya, aspirasi masyarakat bisa diselesaikan dengan proses politik di DPR. "Malah bikin gaduh dan mempersoalkan sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan proses politik di parlemen," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan tuntutan kepada pemerintah tersebut salah alamat. Sebab, RUU HIP merupakan inisiatif DPR.

"Salah alamat ya, karena RUU (HIP) inisiatif DPR, bukan inisiatif pemerintah. Pak jokowi kan sudah memerintahkan agar ditunda, lebih menampung berbagai masukan dari berbagai pelaku kepentingan. Jadi saya kira kalau sampai pemakjulan Presiden itu salah alamat kebablasan," 

Diketahui, Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar aksi penolakan RUU HIP dan mendesak MPR menggelar sidang istimewa memberhentikan Presiden Jokowi.