Kredit Foto: SP-FKPPA
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (SP FKPPA) Pertamina ikut menyuarakan penolakan terkait perubahan susunan Direksi PT Pertamina (Persero), yang tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/MBU/06/2020.
Selain itu, Nur Hermawan, Ketua Umum SP FKPPA dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/7/2020), turut menolak rencana Direksi Pertamina untuk melakukan IPO (Initial Public Offering) atau penawaran saham perdana terhadap 2 subholding dalam tempo 2 tahun ke depan.
Baca Juga: New Normal, Pertamina Catat Konsumsi BBM 114 Ribu KL per Hari
Baca Juga: Astaga Naga! Utang Pemerintah ke Pertamina Menggunung, Tembus...
"Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (SP FKPPA) menyatakan sikap menolak pembentukan Holding dan Subholding Migas dan privatisasi Subholding Migas melalui IPO serta menuntut agar Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/mbu/06/2020 tersebut segera dicabut," tegasnya.
Lanjutnya, ia mengatakan instruksi Menteri BUMN Erick Thohir terkait pembentukan Holding dan Subholding Migas merupakan langkah awal privatisasi PT Pertamina (Persero) di mana hal tersebut sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 terutama ayat 2 dan 3 yang sudah sangat jelas menyebutkan bahwa negara memiliki kekuasaan atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
