Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memberikan dukungan terkait proyek perluasan kawasan Ancol dengan total luas 155 hektare yang dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan dalam SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020.
Ia menyebut reklamasi Ancol bertujuan untuk memajukan pariwisata Ibu Kota. Ia pun berharap kawasan wisata Ancol semakin bagus dan meningkatkan minat wisatawan.
"Minimal Fraksi PDIP mendorong sekurang-kurangnya harus kelasnya terbaik di Asia Tenggara," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (9/7/2020).
Baca Juga: PKS Dukung Anies Timbun Laut di Ancol: Ini Bukan Reklamasi, Tapi
Baca Juga: Izinkan Ancol Reklamasi, PDIP: Anies Bisa Dipenjara 5 Tahun!
Anggota DPRD Fraksi PDIP Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut izin yang dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan cacat hukum. Bahkan, ia menyebut Anies disebut bisa dipenjara lima tahun karena mengeluarkan keputusan tersebut.
Hal tersebut dikatakan terkait Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol yang tidak memiliki dasar hukum lebih tinggi sebagai turunan.
Menurutnya, dalam hal ini Anies harus mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan zonasi. Selain itu, tidak terdapat kajian dari analisis dampak lingkungan dan diskusi dengan kementerian.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
