Ketika Pertarungan di Laut China Selatan Hanya Setengah Hati

AS Tolak Klaim China di LCS

Amerika Serikat (AS) menolak klaim China yang ingin menguasai sebagian besar kawasan Laut China Selatan (LCS), Senin (13/7/2020) waktu lokal. Langkah tersebut mendapatkan kritikan keras dari Beijing yang menyatakan Washington berupaya meningkatkan ketegangan di kawasan.

Hubungan antara AS dan China kembali memanas di tengah wabah virus korona (Covid-19). Presiden AS Donald Trump menuduh China sebagai biang menyebarnya Covid-19 ke seluruh dunia. AS juga tidak senang dengan campur tangan China dalam sistem pemerintahan Hong Kong dan bagaimana China memperlakukan umat muslim Uighur.

China telah mengklaim sekitar 90% dari kawasan LCS yang kaya akan sumber daya energi dan ikan. Namun, klaim itu tumpang tindih dengan kawasan perairan Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Hampir setiap tahun kapal pengangkut barang senilai USD3 triliun berlayar di wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo menerangkan, China tidak pernah memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengklaim LCS. Selama bertahun-tahun, China hanya menggunakan intimidasi ekonomi dan kekuatan militer sebagai alat untuk menyingkirkan pesaingnya dari Asia Tenggara.

"Kami ingin kembali menegaskan klaim Beijing di kawasan LCS di sepanjang garis lepas pantai tidak memiliki landasan hukum apa pun," ujar Pompeo di hadapan awak media, dikutip Reuters.

"China hanya menggunakan kekerasan untuk menguasai wilayah tersebut, terutama secara mental," sambungnya.

AS telah menolak klaim China di LCS sejak China berupaya memperluas wilayah kedaulatannya beberapa dekade silam. Namun, China tetap tidak bergeming. China bahkan tidak segan membangun pulau reklamasi, pangkalan militer, dan mengirimkan armada tempur ke LCS.

"Dunia tidak akan membiarkan Beijing memperlakukan LCS sebagai wilayah kekaisaran maritim China di Asia," ujar Pompeo. Selain AS, beberapa negara di Asia Tenggara juga menentang keras klaim China, terutama Vietnam, Filipina, Malaysia, hingga Brunei Darussalam.

Kedutaan Besar (Kedubes) China untuk AS menepis semua tuduhan Pompeo dan menyebut semua pernyataannya tidak memiliki dasar dan bukti. Mereka mengatakan Departemen Luar Negeri AS dengan sengaja mengaburkan fakta-fakta dan hukum internasional termasuk Konvensi PBB mengenai Hukum Laut.

"Di bawah upaya menciptakan stabilitas, AS justru menunjukkan ototnya, meningkatkan ketegangan, dan memicu konfrontasi di kawasan," ungkap Kedubes China untuk AS.

"Tuduhan ini sepenuhnya tidak bisa dibenarkan. China sepenuhnya menolak,” ungkap mereka.

Pejabat tinggi Partai Republik dan Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senate AS dan Komite Urusan Luar Negeri DPR AS juga menolak klaim China di LCS. "Kita tidak lagi memiliki kepentingan yang sama. China yang bersikap agresif di LCS sudah banyak melanggar hukum internasional," kata Senator Jim Risch dan Bob Menendez.

Sebelumnya, AS sempat memberikan kesempatan kepada China dan negara terlibat sengketa untuk menyelesaikan konflik di LCS secara damai, diplomatis, dan sejalan dengan hukum internasional. Namun, kini, AS menilai China tidak berada dalam posisi pengklaim yang sah secara hukum sehingga tidak dapat bernegosiasi.

Para ahli internasional menyatakan, pendirian negara lain juga sangat vital dalam menentukan keberpihakan di LCS. Jika satu negara memiliki pandangan yang sama dengan AS, maka negara tersebut secara otomatis menentang keberadaan China di LCS.