Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Politisi asal Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean merespons keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan memberikan sanksi pemecatan bila ada pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti terpapar paham radikalisme.
Ia pun mempertanyakan bagaimana jika Gubernur DKI Anies Baswedan bagian dari berpaham radikal.
Ia berharap jika Anies bukan bagian dari kaum berpaham radikal, dan dapat membuktikannya. "Bagaimana kalau justru Gubernurnya adalah bagian dari yang berpaham Radikal? Apakah masih akan melaksanakan ancaman ini Semoga pak Anies membuktikan dirinya bukan bagian dari kaum berpaham radikal dgn memecat PNS yg berpaham radikal. Ini tantangan.!" cuitnya dalam akun Twitternya, @FerdinandHaean3, seperti dikutip, Senin (20/7/2020).
Baca Juga: Versi Orang Gerindra: Reklamasi Anies Gak Sama dengan Ahok, Beda!
Baca Juga: Dear Anies Baswedan: Bioskop Batal Buka, Nasib Pegawainya Gimana?
Diketahui sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian DKI, Chaidir, menyebut saat ini Pemprov DKI tengah mendalami laporan Kementerian Hukum dan Keamanan ihwal adanya PNS DKI yang diduga terpapar radikalisme.
"Sanksinya dipecat," ujar Chaidir saat ditemui di Balai Kota Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2020.
Ia mengatakan sanksi pemecatan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur kewajiban PNS untuk patuh kepada Pancasila dan NKRI.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
