62,0% Publik Percaya MPR, Gus Jazil: Kami Perekat Bangsa

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid merespons hasil survei Trend Kepercayaan pada Lembaga Tinggi Negara’ dari Charta Politika yang menyebutkan bahwa MPR meraih 62,0 persen tingkat kepercayaan publik dan menempatkan MPR pada posisi ke-5 setelah TNI, Presiden, Polri, dan KPK.

"Alhamdulillah, apresiasi dan terima kasih yang tinggi juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terus memberikan semangat serta dukungan kepada MPR," ujarnya (24/7/2020).

Pimpinan MPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Gus Jazil ini mengatakan bahwa tingginya tingkat kepercayaan publik kepada MPR periode 2019-2024 tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memberikan respons positif dan merasakan dampak baik dari kiprah MPR yang sedari awal memang memposisikan diri sebagai perekat bangsa.

Baca Juga: Bamsoet Minta Erick Thohir Cs Cawe-cawe dengan Kepala Daerah

"Kiprah MPR sebagai perekat bangsa, dimulai saat MPR periode 2019-2024 baru dilantik, program awalnya adalah melakukan kunjungan silaturahmi ke berbagai elemen dan tokoh-tokoh bangsa dengan berbagai maksud, di antaranya mengantarkan undangan untuk hadir dalam pelantikan dan terus berkembang melakukan silaturahmi sambil berdiskusi serta serap aspirasi berbagai persoalan bangsa, salah satunya soal amandemen," tambahnya.

Hal tersebut diungkapkan Gus Jazil saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar bertema Meningkatkan Kepercayaan Publik Pada MPR Sebagai Perekat Kebangsaan, kerja sama Biro Humas Setjen MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/7/2020). Hadir juga sebagai pembicara Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dan diikuti puluhan wartawan media massa nasional.

Sebagai perekat kebangsaan, lanjut Gus Jazil, MPR juga mengedepankan musyawarah mufakat dalam mengambil segala kebijakan-kebijakan. Sehingga, berbagai keputusan yang dihasilkan MPR tidak akan menimbulkan polemik. Hal ini dimungkinkan sebab komposisi kepemimpinan MPR menghadirkan perwakilan seluruh partai dan kelompok DPD, kental musyawarah dan kebersamaan.