KT Corporation Bantah Gugatan Pailit ke Global Mediacom Gak Valid

Sememtara itu, lanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, putusan perkara perdata hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara, sedangkan KT Corporation bukan pihak dalam perkara tersebut, disamping itu perkara No. 97/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel. tersebut baru diajukan dan diputus pada tahun 2017, yaitu tujuh tahun setelah International Chamber of Commerce memutus perkara tersebut pungkas Warakah.

Putusan arbitrase International Chamber of Commerce (ICC) No. 16772/CYK pada November 2010 justru mewajibkan Global Mediacom untuk membayar kepada KT. Corporation sejumlah USD 13.850.966 untuk pembayaran harga penjualan berikut bunga serta USD 731.642 untuk biaya hukum dan lainnya. 

Selain kepada KT Corporation, Global Mediacom juga diperintahkan oleh Majelis Arbitrase Pada Oktober 2012 untuk membayar pada Qualcomm sebesar USD 39.500.479 ditambah bunga tetap sebesar 5.063% pertahun sejak Mei 2011.

“Putusan Mejelis Arbitrase yang telah berjalan lebih dari 10 tahun itu sampai saat ini masih belum dijalankan oleh Global Mediacom, padahal sudah ada putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan sampai tingkat PK di Mahkamah Agung yang menolak gugatan yang diajukan oleh Global Mediacom untuk membatalkan putusan Arbitrase tersebut oleh karenanya kami mengajukan pailit karena dapat dibuktikan dengan sederhana bahwa mereka memenuhi syarat Undang Undang Kepailitan,” ucapnya.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa Debitur yang telah memenuhi kriteria, dapat diajukan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannnya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Namun perusahaan meluruskan bahwa saat ini prosesnya baru permohonan. "Tidak ada keputusan pailit, yang ada baru permohonan," kata Direktur Global Mediacom Christophorus Taufik Siswandi.