Negara Resesi, Belanja APBN 2021 Harus Efektif dan Optimal

Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam, menilai rancangan RUU APBN Tahun 2021 yang dibacakan oleh Presiden Jokowi perlu dipertajam. Tidak hanya terkait disiplin fiskal, tetapi arah kebijakan belanja pemerintah.

"Pada RAPBN 2021, angka defisit dipatok mencapai 5,5%. Angka ini sangat tinggi sehingga pemerintah perlu melakukan disiplin anggaran yang baik. Jangan sampai anggaran dibelanjakan secara sia-sia, belanja APBN 2021 harus efektif dan optimal," paparnya menanggapi pidato Nota Keuangan RAPBN 2021 oleh presiden di Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Baca Juga: RAPBN 2021: Defisit Anggaran Sebesar Rp971,2 Triliun

Ecky menambahkan, memang dalam kondisi resesi, kebijakan fiskal harus ekspansif. Akan tetapi, kebijakan belanja pemerintah masih jauh dari harapan. "Pada tahun 2019, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp53 triliun, meningkat tajam dibandingkan 2018 yang sebesar Rp36 triliun," tambahnya.

Menurut Ecky, tingginya SiLPA menunjukkan inefektivitas kerja dari pemerintah yang akhirnya menciptakan hilangnya peluang pembangunan ekonomi. Dalam kondisi resesi seperti sekarang, ekspansi perlu dilakukan secara optimal; pemerintah perlu lebih serius dalam mengelola kebijakan belanjanya.

Legislator PKS ini belum melihat kebijakan belanja pada RAPBN 2021 yang telah disampaikan presiden dapat membantu Indonesia keluar dari jurang resesi.

"Resesi ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang menjadi pengangguran akibat wabah Covid-19, ada persoalan demand side yang besar di sini. Seharusnya, RAPBN 2020 menyelesaikan permasalahan daya beli ini. Belanja-belanja seperti bantuan sosial dan subsidi yang erat dengan daya beli masyarakat tidak mengalami perubahan signifikan, justru belanja berupa fasilitas perpajakan untuk dunia usaha yang meningkat tajam," tukasnya.

Lebih jauh kata Ecky, resesi tidak akan selesai apabila pemerintah hanya mendorong sisi penawaran, tetapi perlu juga menjaga sisi permintaan. Oleh sebab itu, bantuan-bantuan sosial perlu ditingkatkan dan dimasifkan pada APBN 2021. Ia juga menyoroti kebijakan insentif fiskal yang justru banyak diumbar untuk sektor swasta skala besar. Kebijakan tersebut diyakini tidak terlalu efektif mendorong investasi.

Menurut Ecky, selama empat tahun terakhir, belanja untuk insentif pajak untuk dunia usaha sudah mencapai Rp450 triliun.

"Akan tetapi, realisasi investasi pada industri yang mendapat fasilitas perpajakan seperti logam dasar dan pertambangan hanya mencapai 15 persen dari total realisasi investasi, kalah jauh dari sektor jasa (total 57,5 persen) yang justru minim mendapatkan fasilitas insentif perpajakan," pungkasnya.