enteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (2/11). Rapat tersebut membahas optimalisasi anggaran pembangunan desa untuk padat karya. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Ketua DPR Puan Maharani membuka masa persidangan I tahun sidang 2020-2021. Di bidang legislasi, Puan menegaskan dalam masa persidangan I kali ini DPR tetap akan membahas omnibus law RUU Cipta Kerja.
DPR juga akan terus melanjutkan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka dan yang terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional baik dimasa sekarang maupun di masa yang akan datang.
Baca Juga: Mahfud MD: Omnibus Law Ciptaker Bisa Basmi Suap
"Sehingga UU yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjaga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan di Jakarta belum lama ini.
Selain itu, Puan mengatakan, DPR akan menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan skala prioritas.
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja maupun panitia kerja untuk menjalankan prinsip checks and balances (pengawasan dan keseimbangan) pada pemerintahan.
"Salah satu fokus pengawasan yang akan dilakukan DPR RI adalah pengawasan terhadap penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya. Baik itu yang menyangkut urusan bidang kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, UMKM, pendidikan, pilkada, pariwisata, dan bidang lain yang terdampak," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajria Anindya Utami
Tag Terkait:
