Serikat Pekerja dan Pengamat Tanggapi Rencana IPO Anak Pertamina

Rencana penjualan sejumlah anak perusahaan (subholding) strategis Pertamina mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu menilai rencana tersebut justru dinilai tidak tepat.   

Kepala Bidang Media Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa, mengatakan pembentukan enam subholding Pertamina berpotensi menimbulkan persaingan usaha antar anak perusahaan Pertamina. 

“Padahal, untuk menjamin pasokan BBM ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, lini bisnis inti Pertamina harus terintegrasi, ujar dia dalam Seminar Virtual dengan Tema “IPO Subholding Pertamina Dalam Perspektif Kedaulatan Energi” yang diselenggarakan Lembaga Kajian Strategis Nusantara.   

Hakeng juga mengingatkan, penyaluran BBM ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia disubsidi Pertamina hingga mencapai Rp 35 ribu-Rp 50 ribu per liter.

Menurutnya investor swasta dan asing pasar bebas yang sejatinya berorientasi pada pencapai laba sebesar-besarnya, tentu tidak mau menanggung beban subsidi tersebut. 

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengatakan, selama ini ada dua alasan utama IPO Subholding yang dikemukakan Menteri BUMN dan Direktur Utama Pertamina, yaitu transparansi dan pendanaan.

Namun, untuk mencapai kedua hal itu tidak harus melalui penjualan saham anak perusahaan strategis Pertamina yang melanggar UUD 1945 dan UU BUMN.