Dia pun memberikan contoh, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan langsung menyetir kebijakan Pilkada Kota Solo. Kemudian, kata dia, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan pimpinan Partai Golkar juga demikian.
Akibatnya, lanjut dia, ruang pergerakan komunikasi politik di Solo menjadi sangat sempit karena diambil alih oleh DPP masing-masing partai politik (Parpol).
"Nah maka sekarang PKS sedang mencoba mengalihkan komunikasi ini dari level kota menuju ke level pusat DPP sana. Dengan harapan komunikasi di level DPP lebih setara. Kita sedang menunggu nih hasil dari komunikasi itu di level DPP PKS, kemudian bersama dengan partai-partai yang punya kursi di Solo, PAN, Gerindra, Golkar, dan PSI, ini empat partai yang punya kursi non-PDIP dan PKS," ucapnya.
Sugeng membeberkan ada 45 orang anggota DPRD Kota Solo, yang terdiri dari 30 orang dari PDIP, lima orang dari PKS, tiga orang dari PAN, tiga orang dari Gerindra, tiga orang dari Golkar dan seorang dari PSI.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti