Bos OJK Minta Kantor Daerah Genjot Roda Perekonomian Daerah

Kantor OJK di daerah juga turut memantau pelaksanaan kebijakan penempatan uang negara di perbankan untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat, seperti yang diterima BPD DIY yang memeroleh alokasi sebesar Rp1 triliun.

Upaya mendorong perekonomian daerah melalui peningkatan akses keuangan masyarakat kecil juga dilakukan OJK, misalnya dengan menginisiasi beberapa program strategis dalam menyediakan pembiayaan dan pendampingan bagi masyarakat dan usaha mikro kecil, seperti Bank Wakaf Mikro, KUR Klaster, Program Jaring, dan memfasilitasi pendirian BUMDes/BUMADes.

"OJK juga mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk terus berperan lebih aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan membuka akses keuangan masyarakat," ucap Wimboh.

Kantor OJK DIY memiliki peran strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah yang mempunyai potensi ekonomi besar terutama pada industri pengolahan, pertanian, informasi dan komunikasi, konstruksi, pendidikan, dan pariwisata. 

Kantor OJK DIY bertugas mengawasi satu kantor pusat bank umum (PT BPD DIY), 63 kantor pusat BPR/syariah, serta tiga LKM konvensional, dan tiga LKM syariah dengan program BWM.

Jaringan kantor perbankan, industri keuangan nonbank (IKNB), dan pasar modal yang tersebar di wilayah DIY terdiri dari 59 kantor cabang bank umum/syariah, tujuh kantor pusat dana pensiun, satu kantor pusat modal ventura, tiga pergadaian swasta, satu kantor pusat fintech lending, 92 perusahaan pembiayaan, sembilan kantor asuransi jiwa, 20 asuransi umum, dua asuransi sosial, dua asuransi wajib, 20 kantor cabang modal ventura, dan 12 kantor cabang PT Pegadaian.

Selain itu, juga terdapat 49 agen penjual efek reksa dana, 17 kantor sekuritas, dan satu perusahaan equity crowd funding.

Sampai Juni 2020, aset perbankan di DIY tumbuh 5,53 persen (yoy), dengan dana pihak ketiga tumbuh 6,7 persen (yoy) dan kredit tumbuh 2,26 persen (yoy). Sementara kredit untuk UMKM tumbuh 3,44 persen (yoy).