Gandeng BJB, Bank Universal BPR Genjot Penyaluran Kredit

Pada tanggal 30 September 2020 lalu Bank Universal BPR bekerjasama dengan Bank BJB guna meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat atau sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang terdampak pandemi Covid-19.

Direktur Utama Universal BPR, Reyhan Satyahadi, dalam keterangannya, Selasa (6/9/2020), mengatakan bahwa penyaluran kredit di tengah pandemi merupakan upaya yang dilakukan Universal BPR untuk membantu memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19, sehingga harapannya pelaku usaha yang terdampak dapat bergerak lagi dengan adanya penyaluran kredit yang diterima. Baca Juga: OJK Cabut Izin Usaha BPR Brata Nusantara Bandung

Dalam penyaluran kredit, Universal BPR akan tetap berhati-hati dan selektif dalam menyalurkan kreditnya di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan agar risiko kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) perusahaan dapat terjaga sesuai dengan batas yang telah ditetapkan regulator.

Berdasarkan laporan keuangan posisi bulan September 2020, NPL Universal BPR 0,47% (jauh  dari batas rasio NPL 5% ditetapkan OJK), menunjukkan kualitas kredit yang terkontrol dengan aman dan sehat. Rasio kecukupan modal CAR 27.66%, jauh diatas minimum persyaratan sehat OJK yaitu 12%.

"Kami berterima kasih kepada seluruh nasabah dan karyawan atas kepercayaan dan support yang terus mengalir kepada Universal BPR. Kami berharap dapat terus memberikan layanan finansial yang optimal kepada nasabah. Saat ini, pengajuan kredit, tabungan dan deposito dapat dilaksanakan secara online di ubpr.co.id/kredit dan ubpr.co.id/deposito," ujar Reyhan.

Universal BPR merupakan bagian dari Grup Universal dengan jaringan kantor layanan yang tersebar di 10 kota Indonesia. Universal BPR didirikan pada tahun 2003 oleh Kaman Siboro dan Stephen Satyahadi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perbankan. Kedua pendiri memiliki pengalaman profesional yang solid antara lain di Astra Group, Citibank, Bank Universal dan Bank Permata. Universal BPR terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan  LPS.