Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Tidak jauh berbeda, hal serupa juga disampaikan Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdul Aziz.
Aziz pun menilai pengetatan PSBB dilakukan Jakarta kurang efektif. Hal tersebut disebabkan tidak didukung ileh daerah penyangga seperti Bodetabek.
"Daerah sekeliling Jakarta mempunyai kebijakan berbeda. Sehingga, banyak orang Jakarta yang pergi ke daerah-daerah penyangga untuk berkumpul sambil makan-makan. Pergerakan orang keluar masuk tak terkontrol," ucap Aziz.
Pemerintah pusat menurut Aziz, perlu turun tangan membuat satu regulasi penanganan Covid- 19 antara Jakarta dengan wilayah penyangga.
"Harus satu komando kebijakannya. Kalau enggak, susah dikendalikan penularan virus ini," lanjutnya.
Sebelumnya bahwa pengetatan PSBB di Jakarta berlaku sejak 14 September lalu. Awalnya hanya diberlakukan selama dua minggu, tapi diperpanjang dua minggu kembali, sampai Ahad, 11 Oktober 2020 esok. Hal tersebut terjadi karena penularan akibat virus Covid-19 diketahui masih tinggi.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku ingin adanya kesamaan langkah dalam penanganan Covid-19 di kawasan Jakarta dan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) agar penyebaran virus corona dapat dikendalikan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Tanayastri Dini Isna
