Gak Terima UU Ciptaker Disebut Tak Transparan hingga Dipaksakan, Kader Banteng Sewot

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan merasa kesal atas asumsi pembahasan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (Ciptaker) digelar secara tidak transparan, tergesa-gesa. Hingga dipaksakan.

Menurutnya, tudingan itu salah besar. Karena regulasi dia pastikan dilakukan secara terbuka dan melibatkan elemen buruh. Sebagai bagian dari Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI Rancangan Undang Undang Cipta Kerja, aku Arteria, dia merasa sedih.

"Saya prihatin dan kecewa atas pemberitaan yang cenderung hoaks, memuat informasi yang tidak benar, jauh dari fakta yang sebenarnya," ujarnya kemarin.

Baca Juga: Ogah Ditunda, PDIP Berdalih Pilkada Lahirkan Pemimpin Jawab Tantangan Covid-19

Anggota Komisi III DPR ini bercerita, sejak RUU ini dibahas, langsung terakses oleh publik. Baik itu diliput media mainstream, digital, hingga dipublikasikan di media sosial. Pun, melibatkan tidak sedikit ahli, akademisi, serta seluruh stakeholder.

"Khusus untuk klaster Ketenagakerjaan, atas atensi langsung Ibu Puan Maharani, pembahasan sengaja ditunda paling akhir, agar Baleg DPR RI dapat menghimpun, menyerap sebanyaknya masukan teman-teman serikat pekerja atau konfederasi," ungkapnya.

Dalam perjalanannya, Panja Baleg, jelas Arteria, dengan amat setia mengawal semua isu, di setiap rapat maupun pertemuan. Mulai dari pertemuan Presiden Jokowi dengan Perwakilan Pimpinan Pekerja atau buruh sebanyak dua kali.

Juga, pertemuan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebanyak tiga kali. Dua di antaranya, didampingi langsung Menkopolhukam, Mahfud MD. Selanjutnya, pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.