Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jokowi Didesak Mundur, Gak Ada Takutnya, KSP Gertak Kelompok 212: Realistis!

Jokowi Didesak Mundur, Gak Ada Takutnya, KSP Gertak Kelompok 212: Realistis! Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Warta Ekonomi, Jakarta -

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan, ikut mempertanyakan dasar Persaudaraan Alumni (PA) 212 menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur lantaran dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Bahkan, KSP mendesak PA 212 untuk menunjukkan bukti terkait tuduhannya tersebut. Selain itu, pihaknya juga meminta gerakan yang dipimpin Slamet Maarif itu agar tak menyebar kebencian ke pusaran publik. Baca Juga: Pendukung Jokowi Berbalik Jadi Pengkritik, Istana Tak Panik

"Kalimat yang disampaikan mereka itu ada nggak dasarnya. Ada nggak buktinya? Apa dasarnya meminta Presiden untuk mundur? Ya harus realistis dong kalau menyampaikan sesuatu itu. Jangan menebarkan kebencian," katanya, kepada wartawan, pekan lalu. Baca Juga: Keluar dari Demokrat, Ferdinand Hutahaean Siap Dukung Penuh Jokowi

Lanjutnya, ia menilai bukan kali ini PA 212 melayangkan tuduhan sembarangan. Ia pun lantas mengungkit tudingan yang menyebut Jokowi dekat dengan China, namun tak pernah terbukti.

"Apa buktinya, dasarnya, kita kan harus sesuatu, yang dikabarkan publik harus perkataan yang baik, bukan perkataan dugaan atau asumsi. Apa buktinya. Nggak usah kita terlalu mencari, mengungkap sesuatu yang belum jelas, nanti masuk fitnah atau hoax. Dari dulu kan, dari dulu sebelum Pilpres 2014, Pak Jokowi itu rezim yang dekat dengan China, apa buktinya," kata Ade.

"Jangan menebarkan kebencian dalam sebuah perkataan, mari kita semua membangun bangsa ini bersama-sama memberikan sebuah sesuatu yang baik, kedua potensi diri yang masing-masing ya kita kembangkan untuk membangun ini," tukasnya.

Sebelumnya, PA 212, FPI, GNPF Ulama, dan HRS Center menyampaikan pernyataan sikap bersama tentang penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Mereka menyoroti sejumlah isu, dari tuduhan pemerintah dekat dengan China, pilkada di tengah ancaman pandemi, hingga tuduhan penyalahgunaan kekuasaan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: