Kemenkeu Harus Desak Kejagung Usut Tuntas PPK dan Pemenang Lelang STAN

Dia menegaskan, jika  masalah ini terus berlarut akan menjadi masalah besar dalam dunia lelang, dan apalagi setiap pemufakatan jahat dan pemalsuan data itu bisa masuk ranah pidana yang berat. Selain itu, kata dia, kenapa perusahaan BUMN membuat contoh yang baik bagi pengusaha kontraktor lain, terkait kedisiplinan bayar pajak tenaga ahli dengan baik dan benar.

"Sebagai lembaga yang punya kewenangan menarik pajak negara kenapa hanya patuh pada pembelaan dari PPK tentang indikasi pemalsuan pajak personil yang jelas perbedaanya antara nomor NPWP dengan bukti pembayaran pajak dengan nama yang sama kok beda momor tidak di cek kebenaranya," ungkapnya.

Sementara itu, terkait adanya laporan dari Forum Pemantau Tender kepihak Kejagung atas dugaan kasus pemalsukan pajak personel kontrator pemenang lelang proyek Gedung STAN Kemenkeu, dia mengapresiasi langkah tersebut.

"Ini langkah yang baik demi menjadikam BUMN bebas KKN, harus di tindak tegas pelakunya. Kejagung juga harus usut tuntas kasus ini, kalau perlu Polri dan KPK dilibatkan," ungkapnya.