Kredit Foto: Antara/Didik Suhartono
Jagat dunia maya kembali heboh dengan video Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang secara terang-terangan menunjukkan ketidaknetralan lantaran melakukan kampanye mendukung pasangan Eri Cahyadi-Armuji dalam Pilwalkot Surabaya 2020.
Hal itu terungkap dalam sebuah video berdurasi 1:37 detik dalam acara roadshow daring bertema "Surabaya Berenerji" pada Minggu (18/10/2020). Dalam kegiatan tersebut, Risma meminta kepada peserta acara yang merupakan para ibu- ibu pelaku UMKM untuk mendukung pasangan Eri Cahyadi-Armuni.
Baca Juga: Risma Marah-Marah ke Puluhan Pelajar SMP Karena...
"Saya nitip kepada ibu-ibu supaya program ini berlanjut. Saya mempunyai data yang membuktikan bahwa kehidupan warga Surabaya lebih baik. Oleh karena itu, supaya program ini berlanjut, saya nitip anak saya Eri Cahyadi bisa melanjutkan saya," kata Risma dalam video tersebut, Selasa (20/10/2020).
Dalam video tersebut, Risma menyindir bahwa ada yang menjanjikan uang banyak. Namun demikian, kata Risma, uang tersebut tidak diketahui akan bertahan sampai kapan.
"Padahal pemilihan Wali Kota itu untuk lima tahun. Kalau kita salah pilih, kita akan menyesal selama lima tahun. Oleh karena itu, insyallah saya nitip ini yang terbaik yang saya pilih. Saya tidak mungkin apa yang saya kerjakan selama 10 tahun hancur lebur. Saya tidak ingin oleh karena itu saya nitip," tegas Risma dalam video tersebut.
Para peserta yang mayoritas merupakan para ibu-ibu dalam video tersebut dengan sigap menjawab apa yang disampaikan oleh Risma. "Siap ibu. Siap ibu," sahut para peserta dalam video tersebut.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kota Surabaya Muhammad Agil Akbar mengatakan, penanganan laporan dugaan pelanggaran dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur sudah sesuai dengan prosedur yang ada.
Ada dua laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh KIPP kepada Bawaslu berkaitan dengan ketidaknetralan Risma. Pertama, soal penggunaan Taman Harmoni sebagai tempat penyerahan rekomendasi politik.
Kedua, berkaitan dugaan ketidaknetralan Risma sebagai Wali Kota Surabaya karena muncul di banyak alat peraga kampanye (APK) milik Eri-Armuji Paslon Nomor Urut 1 di Pilwali Surabaya dan membiarkannya.
"Untuk sanksi administratif APK sudah kami lakukan bersama Satpol-PP Surabaya. Sudah itu, beberapa waktu lalu sudah kami turunkan semua baliho-baliho itu bersama Satpol-PP Surabaya," ujar Agil Rabu (21/10/2020).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait:
