Program PSR, Begini Realisasi Pencairan Dana dan Syaratnya

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting yang didukung melalui pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terus berjalan di 21 provinsi sentra sawit di Indonesia secara bertahap.

Program yang dimulai sejak 2016 lalu mencatatkan realisasi replanting kebun sawit rakyat seluas 142.485 hektare yang melibatkan sekitar 62.517 pekebun dan meloloskan sebanyak 764 rekomendasi teknis (Rekomtek).

Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Anwar Sunari mengatakan, "semenjak 2016 hingga Agustus 2020, penyaluran dana yang dicairkan kepada para pekebum sawit sejumlah Rp1,65 triliun dari dana yang harus disalurkan sebesar Rp3,5 triliun. Atau baru sekitar 46,1 persen dari dana BPDPKS yang harus disalurkan. Provinsi dengan pencairan terbanyak ialah Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan." 

Baca Juga: BBN Sawit dan Biohidrokarbon, Dukungan Pemerintah untuk Energi Nasional

Baca Juga: Raih Sertifikasi Internasional Sawit, CEO PTPN V: Ini Kado Indah di Akhir Tahun

Tidak hanya itu, Anwar juga mengungkapkan, untuk memperlancar pelaksanaan PSR, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 tentang persyaratan pengajuan usulan peremajaan kelapa sawit rakyat. Dalam kebijakan tersebut dituliskan dua persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh pekebun untuk mengajukan pencairan dana PSR. 

Pertama, pekebun sudah harus membentuk kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan ekonomi pekebun lainnya yang beranggotakan minimal 20 pekebun dengan hamparan minimal seluas 50 hektare per kelompok. Lahan anggota pekebun tersebut berada dalam jarak paling jauh 10 km dilengkapi dengan peta berkordinat.

Kedua, pekebun sudah harus mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (komunal) atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya.