Penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar, kini sudah memasuki tahap ketiga. Namun, dalam penyalurannya masih menemui beberapa persoalan. | Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar, kini sudah memasuki tahap ketiga. Namun, dalam penyalurannya masih menemui beberapa persoalan.
"Berbagai aspirasi soal kelemahan penyaluran bansos bermunculan dari masyarakat," kata Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar Toto Purwanto Sandi kepada wartawan, Senin (9/11/2020). Baca Juga: APBD-P DKI 2020 Diproyeksikan Defisit Sebesar 31,04 Persen
Menurutnya, beberapa aspirasi yang muncul dari penyaluran Bansos diantaranya masih ada data yang tumpang tindih. Baca Juga: Rapat Bahas APBD, DPRD DKI Masih Saja Pemborosan di Tengah Pandemi
"Aspirasi tersebut, salah satunya muncul di Kabupaten Purwakarta," ujarnya.
"Dengan kondisi ini, untuk penyaluran bansos ke depan, perihal pendataan harus dilakukan secara selektif," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
