Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Aktivis Aksi 212 atau Mujahid 212, Damai Hari Lubis mengaku sependapat dengan Politisi Partai Gerindra Arief Poyuono yang meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
Hal tersebut dikatakan terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/11) dini hari. Baca Juga: Edhy Prabowo Diringkus KPK, Netizen Nyentil: Are You Sleeping, Fadli Zon?
Ia pun mengatakan dengan penangkapan Edhy, seharusnya Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra malu. Bahkan, keputusan mundur dinilainya jalan yang tepat. Baca Juga: Edhy Prabowo Meminta Maaf dari Ibu hingga ke Masyarakat
"Sehingga secara moral memang dapat dibenarkan pendapat daripada (pernyataan) Arief Poyuono. Prabowo Subianto (idealnya) mundur karena tidak cakap dalam memimpin dan pastinya manusiawi jika Prabowo Subianto menjadi malu," katanya, dalam keterangannya, Rabu (25/11/2020).
Menurut dia, Prabiwi tidak akan punya beban moral jika saat ini tidak menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait ditangkapnya Menteri KKP Edhy Prabowo.
Ia juga menilai kans Prabowo di Pilpres 2024. Menurutnya, kasus Menteri KKP ditangkap KPK menjadi tamparan keras bagi Prabowo.
"Untuk pencapresan dirinya di 2024, merupakan pukulan telak atau kalah tanding sebelum gong dipukul. Ibarat bunga memang bisa jadi layu sebelum berkembang," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Arief Poyuono mengatakan semua masyarakat harus mendukung langkah KPK terkait penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo.
"Ini pelajaran besar sekaligus tabokan besar bagi Prabowo sebagai bos besarnya Edhy Prabowo. Bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat. Ternyata justru Edhy Prabowo anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri, justru menjadi menteri pertama di era Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan," tutur Poyuono dalam keterangannya, Rabu (25/11).
Poyuono pun meminta tanggung jawab Prabowo terkait ditangkapnya Menteri Edhy Prabowo.
"Dengan itu Prabowo Subianto harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya hingga berpotensi besar menghancurkan marwah partai. Atau jika Prabowo gentleman, dia harus mundur dari kabinet Jokowi - Maruf Amin serta mundur dari Gerindra," katanya.
Diketahui, KPK saat ini telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Meski demikian, KPK mengatakan masih ada kemungkinan keterlibatan pihak lain.
"KPK menetapkan 7 orang tersangka masing-masing sebagai penerima EP, SAF, APM, SWD, AF, dan AM. Sebagai pemberi, SJT," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
