Literasi dan Inklusi Keuangan Masih Timpang, Nih Catatan INDEF Buat OJK

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, selama 9 tahun berdiri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Meski demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi regulator, salah satunya ialah peran literasi dan inklusi keuangan terhadap pembangunan ekonomi.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%.

Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%.

"Selama 9 tahun OJK, saya nyatakan ada perkembangan bhwa baik literasi maupun inklusi alami peningkatan tapi dalam satu frame yang lain msh sangat membutuhkan banyak upaya untuk akselerasi dan optimalisasi inklusi keuangan ke depannya," ujar Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto saat diskusi daring bertajuk “9 Tahun Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Inklusi Jasa Keuangan Indonesia” di Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Baca Juga: OJK Pede Target Inklusi Keuangan 90% Tercapai di 2024

Menurutnya, bila melihat progres dan target yang dicapai memang terdapat peningkatan. Namun bila melihat lebih jauh, peningkatan literasi dan inklusi keuangan tampaknya belum memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, lanjut Eko, perlu banyak hal dan upaya yang harus dilakukan regulator ke depannya.

Lebih lanjut, ada berbagai literatur menyebutkan kalau sektor keuangan yang semakin inklusif dan masyarakatnya semakin terliterasi akan mempercepat proses pembangunan ekonomi, sehingga kalau bicara literasi keuangan banyak negara menjadikan ini sebagai salah satu kebijakan strategis.

"Dari survei ini (OJK) terjadi peningkatan di indeks inklusi keuangan, ini capaian yang bagus tapi kalau kita lihat impaknya bahwa masih banyak tantangannya," cetusnya.

Di sisi lain, berdasarkan survei tersebut, terlihat bahwa literasi berdasarkan sektor jasa masih terjadi ketimpangan karena sebagian besar masyarakat lebih paham dan akrab dengan perbankan. Tercatat, indeks literasi perbankan sebesar 36,12% sementara sektor pasar modal 4,92%.

"Ini gambaran orang lebih akrab dengan perbankan dbandingkan pasar modal jadi perlu upaya bagaimana literasi keuangan ke depan tidak hanya perbankan tp ke sektor-sektor lainnya seperti pasar modal, asuransi, pembiayaan, pegadaian. Jadi Strategi per sektor perlu dikembangkan," kata Eko.

Setali tiga uang, indeks inklusi keuangan juga masih belum merata. Indeks inklusi perbankan misalnya bertengger di angka 73,88%, sedangkan indeks inklusi pasar modal hanya 1,55%.

"Inklusi juga sama, orang lebih cenderung terhubung ke perbankan. Jadi antar sektor masih timpang walaupun secara agregat ada pertumbuhan," ucapnya. Makanya, lanjut dia, ke depan perlu upaya pemerataan di masing-masing sektor keuangan.

Kemudian, Eko menyarankan, OJK juga perlu lebih concern dan melakukan upaya ekstra dalam menggenjot indeks literasi dan inklusi keuangan di daerah yang masih di bawah indeks literasi dan inklusi keuangan nasioanal.

"Dr sisi provinsi, DKI Jakarta sudah 95% artinya inklusi keuangannya sudah tinggi beberapa kota besar lain juga cukup tinggi. Yang masih rendah di bawah 75% harus lebih concern lagi, misalnya NTT masih perlu upaya ekstra, kemudian Papua. Jadi kita harapkan strategi inklusi ke depan berdasarkan regionalnya harusnya berbeda-beda," tutupnya.