Mahfud MD, Menko Puolhukam | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD buka-bukaan soal sikap "keras" pemerintah terhadap Habib Rizieq Shihab.
"Sejak awal pemerintah sudah terbuka. Di rapat kabinet ada menteri meminta agar disiapkan skenario kalau dia pulang dan bagaimana kalau tidak pulang. Tapi presiden bilang, sudah pokoknya kalau dia pulang hak-haknya harus dilindungi sebagai warga negara. Jangan dihalang-halangi, yang penting jaga ketertiban. Saya sudah mendapat kepastian dari pemerintah Arab Saudi sehari sebelum dia pulang," kata Mahfud dalam wawancara yang diunggah di akun youtube Karni Ilyas Club, Sabtu (5/12/2020) malam.
Baca Juga: Penggeruduk Rumahnya Ditangkap, Mahfud MD: Polisi Punya Kemampuan Teknologi
Itu sebabnya, sebagai representasi pemerintah Mahfud mempersilakan masyarakat yang ingin menjemput Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu, asalkan tertib. Bahkan, pemerintah menyediakan pengawalan dari Bandara Soekarno-Hatta sampai kediaman Habib Rizieq di Petamburan.
"Memang tertib, tidak ada masalah. Memang ada kerusakan fasilitas karena banyak orang, tapi bukan perusakan," kata dia.
Menurut Mahfud, masalah dimulai ketika Habib Rizieq sejak malam pertama kepulangannya terus menerus menggelar kegiatan di luar acara yang diberi izin dan dihadiri banyak orang. "Sudah diperingatkan, tetapi besoknya makin banyak dan makin panas karena Habib Rizieq tambah bersemangat. Lho, ini kan bahaya. Akhirnya Pak Anies kita ingatkan," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Tengah malam, Mahfud menelepon Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada tengah malam mempertanyakan terjadinya kerumunan di acara Habib Rizieq. Kepada Mahfud, Doni mengaku telah berkoordinasi dengan Anies Baswedan selaku gubernur DKI.
"Jadi, memang betul gubernur diingatkan dan gubernur mengatakan sudah berkoordinasi juga dengan Habib Rizieq. Tapi kok terus? Sampai akhirnya dia bicara soal lontong sate (kata-kata Habib Rizieq menanggapi Nikita Mirzani). Bicara TNI kurang ajar, Polri .. apa itu, macam-macamlah. Nah dari situlah arus balik terjadi, besoknya kita putuskan ini harus dihentikan," kata Mahfud.
Gara-gara situasi itulah, lanjut Mahfud, pemerintah bersikap tegas, bahkan kepada aparaturnya sendiri. "Ini terus terang ya karena sudah terjadi. Pak Jokowi bilang, kalau aparat tidak bisa tegas, ganti. Oke nanti dibawa ke rapat wanjakti. Tapi beliau bilang, ndak usah. Segera ganti biar cept selesai, misalnya begitu," ujar Mahfud.
Seperti diketahui, dua kapolda dicopot gara-gara kasus kerumunan kegiatan Habib Rizieq. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana digantikan Irjen Mohammad Fadil Imran. Sementara, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi digantikan Irjen Pol Ahmad Dofiri.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
