Gunakan Nama Anies Baswedan dan Mega di Soal, Guru SMP Ditegur

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI telah menyelidiki ihwal soal ujian sekolah yang menyebut nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Mega. Guru pembuat soal tersebut akhirnya ditegur lantaran tindakannya berpotensi melanggar ketentuan netralitas ASN.

"Dinas Pendidikan tidak pernah mengimbau kepada guru di sekolah untuk membuat soal ujian sekolah dengan menyebutkan nama pejabat publik tertentu dan telah mengarahkan guru yang membuat soal ujian sekolah tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena, hal tersebut berpotensi menjadi unsur pelanggaran netralitas terhadap posisi ASN," kata Kadisdik DKI Nahdiana dalam siaran persnya, Sabtu (12/12/2020).

Baca Juga: JK: Saya Kenal Baik dengan Anies Baswedan, Saya yang Dukung Dia Jadi Calon Gubernur

Soal ujian itu sebelumnya beredar luas di media sosial. Soal itu disebut-sebut merupakan soal ujian SMP di Cepete, Jakarta Selatan. Soal tersebut memuji Anies dan menjadikan Mega sosok 'antagonis'.

Salah satu soal berbunyi: "Pak Anies adalah seorang gubernur hasil Pemilihan Gubernur tahun 2017. Ia tidak menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya untuk memperkaya diri dan keluarga. Sebaliknya, ia gunakan jabatannya untuk menolong rakyat yang mengalami kesusahan. Perilaku Pak Anies adalah contoh sikap..."

Lalu: "Anies selalu diejek Mega karena memakai sepatu yang sangat kusam. Walaupun demikian, Anies tidak pernah marah. Perilaku Anies merupakan contoh..."

Nahdiana mengatakan, pihaknya menyelidiki soal tersebut dengan mengonfirmasi kepada kepala sekolah dan guru pembuat soal. Ditemukan bahwa soal tersebut dibuat karena terdapat unsur kompetensi pada mata pelajaran mengenai pembentukan karakter, integritas, sabar, dan tanggung jawab.

"Terkait hal tersebut, redaksionalnya memang memiliki kesamaan nama, tetapi tidak ada maksud mendukung maupun mencemarkan nama baik pejabat publik," kata Nahdiana menjelaskan hasil penyelidikan.

Kendati demikian, Nahdiana tetap mengingatkan agar para ASN, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, untuk menjaga netralitas sehingga bisa memberikan pelayanan publik yang baik.