BPN Buka Suara Sengketa Lahan Markaz Syariah FPI Vs PTPN: Itu Punya Negara!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sengketa lahan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, antara FPI dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII masih terus berlanjut. Melalui Tim kuasa Hukumnya, FPI memberikan jawaban atas somasi PTPN VIII.

Dari surat tanggapan tersebut tercatat ada 11 poin yang disampaikan Tim Kuasa Hukum FPI, salah satu poin menjelaskan bahwa sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII telah dibatalkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga: Langkah Habib Rizieq di Lahan Markaz Syariah Benar, Anwar Abbas: PTPN Mau Apakan Lahan?

"Bahwa karena berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan di lapangan, terhadap sertifikat HGU PT Perkebunan Nasional VIII telah dibatalkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap," ujar Aziz Yanuar kuasa Hukum FPI melalui surat tersebut yang diterima MNC News Portal.

Menanggapi poin isi surat itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan bahwa tidak ada pembatalan dari MA terkait dengan HGU PTPN VIII.

"Siapa yang membatalkan, tidak ada yang membatalkan, itu HGU tetap, tidak ada yang membatalkan, kan harus ingat PTPN itu BUMN, BUMN itu adalah penugasan negara. Selama ada BUMN dan PTPN VIII, selama dia masih eksis tanah itu melekat pada PTPN," ujar juru bicara BPN, Teuku Taufiqulhadi, saat dikonfirmasi, Minggu (27/12/2020).

Taufiqulhadi menegaskan, tanah yang diklaim FPI merupakan aset negara yang terdaftar dalam perbendaharaan negara saat ini. Di mana, lahan itu ada di bawah kendali atau pengolahan BUMN melalui PTPN VIII. Karena itu, tidak ada yang dibatalkan oleh MA.

Dia mengingatkan, kalaupun HGU PTPN VIII itu sekalipun dibatalkan, tanah tersebut tetap menjadi milik negara.

"Itu punya negara sampai kapan pun. Walaupun dia tidak punya HGU, ya kembali lagi menjadi tanah negara. Tanah ini punya negara, kalau HGU-nya hilang, dia kembali jadi milik negara. Tidak boleh orang memperjualbelikan, orang yang menjual itu tidak punya hak, apa bukti dia punya hak, seperti sertifikat, kalau tidak ada sertifikat, dia tidak boleh menjual, sertifikat itu kan hak milik dari tanah tersebut," tegasnya.