Kredit Foto: Viva
Karena, kata Lili, dalam pengadaan proyek vaksin ini akan menyertai alat tambahan sebagai pelengkap lainnya. Dengan alat pelengkap itu maka akan memunculkan harga akumulasi.
"Misalnya harga sebuah vaksin tentu juga dihargai dengan apa sih alat tambahannya ketika mau vaksin, misalnya alat suntik, misalnya tisu, misalnya tenaga honornya. Sehingga ketika diakumulasi mungkin satu vaksin nilainya sekitar 50 ribu kah, Rp100 ribu kah, Rp200 ribu kah," jelasnya.
Maka itu, KPK meminta supaya pemerintah mengaturnya dengan baik, agar potensi itu tidak terjadi. Dalam pertemuan sebelumnya, lembaga antikorupsi juga memberikan sejumlah saran.
Baca Juga: SBY Diserang Hoaks, Andi Arief Doakan Prof Linglung-Dewi Tanjung: Semoga Kembali ke Habitatnya
"Sehingga kemudian saran KPK terhadap pengadaan vaksin ini, ya, langkah pencegahannya yang kami sarankan adalah tentu pertama membuat komitmen dengan pihak penyedia. Tapi, kemudian tidak melakukan perikatan dalam jual beli jumlah besar," kata Lili.
Menurutnya, maksud jumlah besar itu dalam waktu jangka pendek untuk menghindari hal yang tak diinginkan.
"Lalu tentu saja kita minta ada pelibatan ahli, kemudian akademisi, kemudian ada organisasi yang kredibel untuk itu. Tentu harus independen dalam menentukan itu vaksin dan juga bagaimana menetapkan harganya," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
