Vaksinasi, Kunci Pemulihan Ekonomi

Dalam laporan Bank DBS Indonesia berjudul "Regional Equity Outlook 2021: Taming Covid-19" yang dirilis pada Desember 2020 lalu, diperkirakan hanya 38 persen populasi global yang akan mendapatkan vaksin pada akhir tahun 2021. Hingga 2022, populasi global diprediksi akan mencapai kekebalan kelompok setelah sekitar 70 persen penduduk divaksinasi.

Sementara itu, di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima suntikan dosis perdana vaksin Covid-19, Sinovac pada Rabu (13/1/2021). Penyuntikan vaksin terhadap orang nomor satu di Indonesia tersebut menandakan program vaksinasi terhadap masyarakat luas telah dimulai.

Baca Juga: Jangan Khawatir! Metode Pembuatan Vaksin Covid-19 Sinovac Telah Dipakai Puluhan Tahun

"Mengingat besarnya  populasi dunia dan keterbatasan kapasitas produksi, tantangan logistik, distribusi, dan administrasi vaksin, proses vaksinasi akan membutuhkan waktu," ujar Kee Yan Yeo, tim analis DBS.

Oleh karena itu, seperti disampaikan Bank Indonesia, vaksinasi saja tak cukup. Kombinasi ketaatan pada protokol kesehatan (jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker) tetap diperlukan dengan vaksinasi sebagai prasyarat bagi pemulihan ekonomi.

Pada awalnya, beberapa vaksin tidak akan diberikan secara cuma-cuma. Sekitar 75 juta penduduk Indonesia diharapkan membayar sendiri vaksin Covid-19. Alasannya, anggaran pemerintah sangat terbatas, hanya mampu memberikan vaksin gratis kepada 104 juta penduduk penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

"Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan kalkulasi ulang, hitung ulang mengenai keuangan negara, saya sampaikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat gratis," ujar Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Dalam kesempatan yang sama, presiden juga menyampaikan bahwa tahap pertama vaksin akan disuntikkan kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, TNI/Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lain. Pemerintah juga menargetkan setidaknya 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa yang harus diberi vaksin. Program vaksinasi Covid-19 secara gratis ini, menurut presiden, menjadi kunci pemulihan ekonomi tahun ini.

Pandemi yang telah berjalan hampir satu tahun ini telah menyebabkan pelemahan ekonomi secara global. Negara maju, negara miskin, negara besar, maupun negara kecil terkena dampaknya tanpa kecuali. Dalam laporannya, World Economic Outlook 2020: A Long and Difficult Ascent, Dana Moneter Internasional (IMF) meramal perekonomian global akan jatuh hingga minus 4,4 persen pada tahun ini. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memberikan ramalan tak jauh beda: minus 4,2 persen.

Bagaimana perekonomian dunia dan Indonesia pada 2021, kuncinya ada pada kemampuan mengatasi pandemi. Pemberian vaksin menjadi senjata utama untuk mengatasi Covid-19. Ada 61 kandidat vaksin yang sedang dalam tahap uji klinis. Sebagian vaksin telah mendapatkan izin penggunaan darurat di sejumlah negara, di antaranya vaksin buatan Moderna dan Pfizer-BioNTech. Di Indonesia, vaksin Sinovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) oleh BPOM dan dilansir memiliki efikasi sebesar 65,3 persen.

Proses produksi dan distribusi vaksin akan menjadi tantangan besar berikutnya. Seberapa besar kapasitas produksi dan kemampuan mendistribusikan vaksin akan menentukan berapa lama waktu untuk vaksinasi hingga mencapai herd immunity atau masyarakat kebal virus. Sejumlah lembaga menyampaikan, kecepatan dan kemampuan setiap negara dalam vaksinasi Covid-19 ini akan berbeda-beda.

Ekonom Bank DBS memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali positif, tumbuh 4 persen tahun depan. "Untuk memperbaiki ekonomi nasional, Indonesia tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata dan transportasi; membangkitkan kembali ekonomi domestik menjadi hal yang krusial," jelas Kee Yan Yeo.

Dengan dimulainya vaksinasi, diharapkan Pemerintah Indonesia tidak perlu mengulangi lagi pembatasan sosial secara ketat yang telah membuat banyak perusahaan babak belur selama periode pandemi. Selain vaksinasi, stimulus ekonomi dari Pemerintah dan Undang-undang Cipta Kerja diharapkan akan menjadi tambahan "vitamin" bagi pemulihan ekonomi Indonesia.