Curhat Din Syamsuddin dari soal Radikalisme hingga Korupsi Dana Bansos Juliari

Mantan Ketua MUI Din Syamsuddin menilai ironis pemerintah lebih memperhatikan isu-isu yang absurd semisal radikalisme. Padahal, kata Din, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2020 anjlok dan cukup memprihatinkan.

"Sangat disayangkan masalah IPK Indonesia ini tidak mengemuka, dikalahkan oleh isu-isu lain yang berkembang terakhir ini, di antaranya perhatian terhadap isu radikalisme yang absurd," kata Din dalam Sarasehan Kebangsaan #40 DN-PIM: "Menyoal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020" Kamis (25/2/2021) siang.

Lebih lanjut Din menyebutkan, berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), IPK Indonesia 2020 sebesar 37 atau turun tiga poin dari tahun sebelumnya. Ia menilai kondisi tersebut menjadi kabar buruk bagi masyarakat. Menurutnya, amanat reformasi dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) belum menjadi kenyataan sampai hari ini.

Din juga menyinggung kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 yang menjerat bekas Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari sendiri, kata Din, diduga menerima total Rp17 miliar dari dua paket pelaksanaan bansos untuk penanganan COVID-19 di Jabodetabek.

"Bahkan dana dikorupsi itu dana rakyat yang seharusnya diberikan pada mereka yang berhak menerima saat pandemi seperti saat ini. Bansos. Ini sungguh memprihatinkan kita semua," ujarnya.