Menkominfo: Program Strategis Konektivitas Digital Jadi Akselerator Ekonomi Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Program Strategis Konektivitas Digital ditujukan untuk menjadi akselerator transformasi dan reaktivator pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Program-program ini tidak saja menjadi prasyarat bagi transformasi digital, tetapi juga menjadi akselerator bagi transformasi dan reaktivator untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di saat pandemi Covid-19,” ujarnya dalam acara Peluncuran Konektivitas Digital Indonesia di Istana Negara, yang disiarkan secara daring dari saluran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jum'at (26/02/2021).

Baca Juga: Eks Menkominfo: UU ITE Dulu Tidak Begini

Johnny menyatakan, Kementerian Kominfo menjalankan beberapa program strategis berupa pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) atau talenta digital nasional. 

"Melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi BAKTI, Kominfo bersama para mitra penyedia terpilih menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T)," ungkapnya. 

Menurut Menteri Kominfo, proyek tersebut terdiri dari pembangunan BTS di 4.200 desa dan kelurahan pada tahun 2021 dan 3.704 desa/kelurahan pada tahun 2022 yang melengkapi seluruh desa dan kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G.

"Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung tahun anggaran tahun 2021 sampai dengan 2024, yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp.28,3 triliun yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation (USO), sebagian dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo, dan Rupiah Murni (RM)," jelasnya.

Selain itu, Kementerian Kominfo, menurut Menteri Johnny, juga akan meluncurkan Satelit SATRIA-1 akan digunakan untuk penyediaan akses internet bagi 150 ribu titik layanan publik yang belum tersedia akses internet dari total 501.112 titik layanan publik di Indonesia. 

Fasilitas internet pada 150 ribu titik layanan publik tersebut terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah dan pesantren, 47.900 kantor desa dan kelurahan, dan 4.500 titik layanan publik lainnya. 

"Dengan total kapasitas transmisi satelit sebesar 150 Gbps, maka setiap titik akan mendapatkan kapasitas dengan kecepatan sebesar 1 Mbps. Sesuai jadwal yang disepakati Satelit SATRIA-1 diharapkan dapat beroperasi pada Kuartal III tahun 2023," tandasnya.