Jokowi Gaungkan Benci Produk Asing, Emang Indonesia Bisa Ngelawan Kalau Kalau AS dan China Ngambek

Ajakan Presiden Jokowi untuk membenci produk asing memang enak didengar. Namun, mengandung risiko besar. Apalagi, kalau Amerika Serikat dan China sampai ngambek. Indonesia bisa repot.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio menilai, dalam ilmu komunikasi, ajakan Jokowi itu terasa heroik. Hanya saja, ajakan itu punya dampak berbahaya dalam konteks relasi dengan negara lain. Padahal, banyak industri kita yang tergantung pada bahan baku impor. 

Baca Juga: Serukan 'Benci Produk Asing' Eh Dinyinyirin, Lihat Nih Jokowi Balas Pake Jurus Gus Dur

Selain itu, menurut Agus, pernyataan Jokowi tersebut dilontarkan dalam waktu yang tidak tepat. Soalnya, di saat pandemi seperti sekarang, Indonesia sangat memerlukan kolaborasi dengan berbagai negara.

"Dalam komunikasi hubungan internasional, itu bisa berbahaya. Kita kan di satu sisi sedang minta bantuan dukungan karena pandemi dan sebagainya, tapi di sisi lain membenci produk asing. Ini secara komunikasi internasional harus hati-hati," ujar Agus, saat berbicara dalam diskusi bertajuk "Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri", kemarin. 

Ia khawatir, kampanye benci produk asing itu akan memengaruhi industri di Tanah Air. Soalnya, masih banyak industri yang tergantung dengan impor. Mulai dari industri besar seperti otomotif, sampai makanan seperti susu, tahu, tempe, dan terigu. Menurut dia, Indonesia masih banyak kekurangan sumber daya. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan daging sapi saja, kita masih impor. Jika negara asal menghentikan impor barang-barang itu, Indonesia bisa kelimpungan.

Agar kampanye benci produk asing tidak berbuntut panjang, Agus meminta seluruh duta besar Indonesia menjelaskan ke negara tempatnya bertugas terkait maksud Jokowi. "Saya khawatir perkataan benci produk itu bisa ke mana-mana," kata Agus.

Ke depan, Agus berharap Jokowi berkonsultasi lebih dulu dengan ahli komunikasi sebelum menyampaikan pernyataan. Agar pernyataan yang disampaikan tidak membuat polemik. "Ini secara komunikasi internasional harus hati-hati. Mungkin perlu konsultasi dengan ilmu komunikasi dan international relation untuk membahas ini sebelum disampaikan. Karena kemarin kan Presiden spontan pidato tanpa teks, jadi ini harus hati-hati," tuturnya.