Rakornas Perpustakaan 2021 Gaungkan Integrasi Penguatan Budaya Literasi

Seluruh insan perpustakaan di Indonesia siap mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021. Rakornas tahun ini mengusung tema "Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" serta perumusan rencana pembangunan di bidang perpustakaan tahun 2021. Tema ini diangkat sebagai jawaban berbagai persoalan dan tantangan peran perpustakaan dan stakeholder masa kini.

Berbeda dengan kegiatan Rakornas tahun lalu, mengingat pandemi virus corona belum mereda, Rakornas yang akan digelar pada tanggal 22-23 Maret ini akan dilakukan dilakukan secara virtual (daring) dengan menggunakan aplikasi zoom yang bakal diikuti sebanyak 10.000 peserta dan bisa disaksikan lewat media sosial Perpusnas.

Baca Juga: Pelayanan Publik Perpusnas Raih Predikat 'Sangat Baik' dari Kemenpan-RB

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, menyatakan bahwa tujuan Rakornas ini adalah untuk menguatkan peran perpustakaan dalam transfer pengetahuan untuk meningkatkan budaya literasi sekaligus berperan dalam pemulihan ekonomi di Indonesia dan memberikan kontribusi bagi kebaikan dan kemajuan bangsa.

"Rakornas harus tetap digelar untuk menyatukan tujuan dan program seluruh stakeholder perpustakaan di Indonesia sehingga bisa menghasilkan kesepakatan bersama supaya bisa memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya meningkatkan budaya literasi hingga memperoleh kecakapan keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Syarif Bando dalam konferensi pers kesiapan Rakornas Bidang Perpustakaan tahun 2021 di Gedung Layanan Perpusnas, Jalan Merdeka Selatan Jakarta, Kamis (17/3/2021).

Ia juga menyatakan bahwa literasi sebagai kunci untuk berdaya saing. Tugas saat ini adalah memastikan sisi hulu berperan optimal dan berfungsi baik sekaligus memastikan kebutuhan bahan bacaan bagi 270 juta penduduk terpenuhi. Dalam Rakornas, konsolidasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan di bidang perpustakaan secara intens akan dilakukan sehingga perpustakaan sebagai leading sector dalam peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas bisa mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, menambahkan, literasi kini mencakup kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.

Pihaknya membuat terobosan seperti kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan berbasis literasi. Lalu kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten-kota.

"Pemerintah mendorong pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perpustakaan-perpustakaan desa sebagai pusat pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, memperluas kegiatan pembudayaan gemar membaca di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan melibatkan para pegiat literasi di daerah, termasuk pustakawan sebagai aktor penting mewujudkan tema ini," jelas Amich.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mendorong terwujudnya budaya literasi yang sejalan dengan sasaran strategis Perpusnas guna mewujudkan Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat serta target kinerja urusan perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota. Pembangunan literasi diukur melalui dua indikator, yakni Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (TGM).

"Usaha-usaha integrasi dari hulu ke hilir yang melibatkan berbagai sektor dalam memperkuat budaya literasi harus terus dibangun. Dari hulu, dibutuhkan kesadaran pentingnya perpustakaan oleh kepala daerah. Sudah saatnya kelembagaan perpustakaan berdiri sendiri. Pasalnya, ketika kelembagaan masih digabung, penganggaran terkait literasi juga akan terbagi," tuturnya.

Rakornas ini akan dihadiri lebih dari 10.000 orang yang berasal dari berbagai lembaga negara, pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, pegiat literasi, penerbit buku, penulis buku, media, LSM, relawan, dan berbagai perusahaan BUMN maupun swasta yang peduli dengan literasi di Indonesia.

Di dalam rakornas ini nantinya akan dibahas tema-tema strategis, di antaranya adalah bagaimana dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menguatkan Peran perpustakaan di tahun 2021. Ada juga tema tentang peran perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan digital.

Baca Juga: Peran Penting Perpustakaan Dampingi Masyarakat Desa Bangkitkan Ekonomi selama Pandemi

Tidak lupa juga ada sesi sharing pengalaman tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial peranan inklusi sosial, peran perpustakaan khusus, peran Bunda Baca hingga, sharing Rumah Baca Tanah Ombang Padang.

Tema-tema strategis tersebut akan dikemas menarik dalam diskusi pada seminar-seminar yang dihadiri pembicara dan tokoh-tokoh nasional. Rangkaian acara Rakornas Perpustakaan ini juga akan diisi dengan seminar nasional dengan menghadirkan tokoh-tokoh terkemuka.

Rakornas akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Untuk sesi kebijakan diisi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Magetan Suprawoto, dan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.