Soal Drone, Biden Lanjutkan Kebijakan Kontroversial Peninggalan Trump
MQ-9 Reaper, produksi General Atomics Aeronautical Systems seharga hampir Rp200 miliar per unitnya yang dipakai untuk membunuh Qassem Soleimani. | Kredit Foto: Reuters
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ingin mempertahankan kebijakan Donald Trump yang kontroversial dengan memulai penjualan drone bersenjata ke negara-negara dengan catatan hak asasi manusia (HAM) dalam pengawasan.
Ketika pemerintahan mantan Presiden Donald Trump menafsirkan kembali perjanjian senjata era Perang Dingin antara 35 negara yang dikenal sebagai Rezim Kontrol Teknologi Rudal (MTCR) untuk meningkatkan penjualan drone, para pendukung kontrol senjata dan beberapa anggota parlemen Partai Demokrat khawatir langkah itu akan memperburuk konflik global.
Baca Juga: Masih Galau, Mungkinkah Biden Pertahankan Pasukan Kontraterorisme AS di Afghanistan
Meskipun masih terlalu dini untuk mengetahui apakah itu masalahnya, penjualan drone tempur itu telah meningkat.
Menjaga kebijakan juga bisa bertentangan dengan janji kampanye Presiden Joe Biden untuk "memastikan Amerika tidak memeriksa nilai-nilainya di depan pintu untuk menjual senjata".
Ketika Biden menjadi wakil presiden di era Presiden Barack Obama, kelompok hak asasi manusia mengkritik pemerintahan mereka karena serangan drone bersenjata terhadap militan Taliban di Afghanistan yang juga menewaskan warga sipil.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
Tag Terkait:
