Terkait POJK 65 Tahun 2020, OJK Sumbagut Gelar Sosialisasi Secara Daring

Otoritas Jasa Keuangan Regional V Sumatera Bagian Utara gelar sosialisasi secara daring terkait POJK NOMOR 65/POJK.04/2020. Sosialisasi atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.  

Kepala OJK Sumbagut, Yusup Ansori mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta sosialisasi yang berkenan hadir dan mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini, Selasa (30/3/2021). POJK Nomor 65/POJK.04/2020 yang akan disosialisasikan hari ini merupakan regulasi yang telah ditunggu khususnya oleh para investor di bidang Pasar Modal.  Baca Juga: OJK Catat Outstanding Restrukturisasi Kredit Capai Rp825,8 Triliun

"Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pengenaan perintah tertulis berupa Pengembalian Keuntungan Tidak Sah terhadap pihak yang melakukan dan/atau pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pembentukan Dana Kompensasi Kerugian Investor," katanya. Baca Juga: Dianggap Tabrak Program PEN, POJK Buy Back Saham Delisting Ancam Emiten Gulung Tikar!

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang Pasar Modal adalah melalui penerapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement). Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dilakukan agar Pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah.

"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat ketentuan bahwa dalam hal Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah tidak dapat melakukan pembayaran dalam bentuk dana, Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan aset tetap  serta pelepasan aset melalui lelang," ujarnya.

Dikatakannya, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah tertulis berupa permintaan pemblokiran, pemindahbukuan, dan pencairan aset Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah untuk memastikan agar Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah melalui pengalihan atau pencairan asetnya yang ada pada lembaga jasa keuangan.

"Apabila Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah tidak melakukan pembayaran seluruh jumlah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan memproses lebih lanjut ke tahap penyidikan, mengajukan gugatan perdata, dan/atau mengajukan permohonan pernyataan kepailitan," ujarnya.

Melalui pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah kepada Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan aksi remedial (remedial action) dengan membentuk Dana Kompensasi Kerugian Investor (Disgorgement Fund).

"Dana yang dihimpun dalam Dana Kompensasi Kerugian Investor (Disgorgement Fund) akan dikembalikan kepada investor yang dirugikan dan/atau digunakan untuk pengembangan industri Pasar Modal," ujarnya.

Dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor dalam berinvestasi di Pasar Modal.

"Besar harapan saya bahwa melalui kegiatan sosialisasi ini, dapat memberikan pemahaman bagi kita semua mengenai pengaturan dalam POJK Disgorgement dan Disgorgement Fund, sehingga ke depannya POJK Disgorgement dan Disgorgement Fund dapat diterapkan dengan baik," pungkasnya. 

Acara sosialisasi tersebut dihadiri Pimpinan BEI Kantor Perwakilan Medan, Muhammad Pintor Nasution, para pimpinan kantor cabang  Perusahaan Efek, para pimpinan kantor cabang  Manager Investasi, para pimpinan penanggungjawab bank sebagai agen Penjual Reksa Dana

Sedangkan nara sumber sosialisasi  yakni Nurman Cahyadi sebagai Deputi Direktur Penetapan Sanksi Pasar Modal 1, Hasoloan Hutajulu sebagai Kepala Bagian Kepala Bagian Pengaturan Pengelolaan Investasi.