Kredit Foto: HKTI
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mengingatkan kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan korupsi. Menurutnya, pesan Jokowi tentang bahaya korupsi itu selalu diulang-ulang kepada menteri-menterinya itu dalam setiap kesempatan.
Hal tersebut disampaikan Moeldoko dalam kegiatan Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 yang bertemakan Cegah Korupsi dari Hulu Ke Hilir yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya ingin mengingatkan arahan bapak presiden yang sering disampaikan saat rapat terbatas kabinet yaitu, untuk menciptakan sistem yang menutup celah korupsi, jangan korupsi apapun atas hak rakyat," ungkapnya, Selasa (13/4/2021).
Baca Juga: Duh, Salah Langkah Hadapi Demokrat Kubu Moeldoko! Pengamat Sebut SBY Meriang
Terlebih, imbuhnya, Kepala Negara selalu menegaskan para pejabat negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan untuk dapat berbuat korupsi.
"Jangan meyalahgunakan kewenangan, jangan mau disuap, serta jangan melakukan pungli. Karena pada dasarnya dan pada akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat," tegas dia.
Baca Juga: Kubu Moeldoko Rongrong Langkah SBY, Syok! Jawaban Demokrat Kubu AHY...
"Kalimat ini sering kali diulang-ulang oleh bapak presiden. Ini terus menjadi perhatian kami semuanya," imbuhnya.
Hal tersebut membuktikan bahwa selama ini pemerintah telah berupaya untuk menguatkan pencegahan korupsi dari hulu ke hilir. Jika ada pihak yang masih nekat melakukan korupsi, Moeldoko menegaskan tak ada keraguan untuk menindak tegas.
"Bagi siapa pun yang masih nekat pasti akan disikat tanpa pandang bulu," pungkasnya.
Baca Juga: Sebut Dijerumuskan 'Orang Dekat', Demokrat Kubu Moeldoko Kasihani SBY: Nanti Malu!
Baca Juga: Puji Moeldoko Seorang Inovator, Demokrat Kubu AHY: Produknya Cara Cepat Jadi Ketum Partai
Baca Juga: Duh, Salah Langkah Hadapi Demokrat Kubu Moeldoko! Pengamat Sebut SBY Meriang
Akibat perilaku korupsi tersebut, Moeldoko menyebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun dari 40 menjadi 39 pada 2020.
Moeldoko menilai IPK 2021 bisa saja kembali turun lantaran praktik suap, pungli dalam perizinan dan layanan publik serta kurang baiknya integritas sebagian oknum aparat penegak hukum masih banyak terjadi.
"Harus diakui masih menghadapi masalah dalam mengubah persepsi publik terhadap korupsi," katanya.
Sebagaimana diketahui, terdapat dua menteri di kabinet yang tersandung kasus korupsi pada periode kedua pemerintah Jokowi yakni mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
