Isu Reshuffle Hot! Airlangga Sebut KSP Moeldoko Belum Ada Prestasi, Malah Terlibat Manuver Politik

Kritik publik terhadap kinerja dan aktivitas anak buah Presiden Jokowi di Kementerian dan Lembaga terus terjadi akhir-akhir ini. Beberapa yang menuai kritik yaitu Moeldoko, Menko PMK, Menpora, dan Kepala Bappenas. Bahkan, dari kritik itu memberikan nilai yang kurang di mata publik terhadap kapasitas dan prestasinya sehingga muncul isu reshuffle.

Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi mengatakan kondisi tersebut sangat berkebalikan dengan situasi Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang seharusnya membutuhkan kementerian yang cekatan, responsif dan inovatif dalam menjalankan berbagai program.

Baca Juga: Tuh Kan! Kena Ngabalin Disentil, Efek Bocorkan Nama Reshuffle: Bung, Gak Usah Didramatisir

"Saya melihat ada beberapa kementerian kurang menunjukkan kepemimpinan dan kualitas dalam menghadapi situasi krisis sosial dan ekonomi saat ini adalah Menko PMK, Menteri Koperasi dan UMKM, Menpora, Kepala Bappenas, Menteri Pertanian dan Menteri Dikbud-Dikti,” kata Airlangga, di Jakarta, Rabu 14 April 2021.

Airlangga juga menyebut bahwa staf kepresidenan belum menunjukkan prestasi dan capaian yang cukup jelas dalam berkinerja. Bahkan, pimpinan KSP malah terlibat manuver politik di luar tugas utama. 

Dengan demikian, menurutnya keterlibatan pimpinan KSP Moeldoko dalam polemik kepemimpinan Partai Demokrat memberikan citra negatif bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebaiknya bisa dipindah ke Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, dan posisi Menko Perekonomian diserahkan ke Sri Mulyani.

Kemudian, Airlangga menilai, sosok Menteri Ristek, Bambang Brojonegoro bisa diusulkan menjadi Mendikbud-Dikti-Ristek atau sebagai Menteri Investasi. 

Airlangga juga mengusulkan agar posisi wakil menteri di berbagai kementerian segera diisi dengan sosok yang memiliki kecakapan dalam komunikasi politik yang baik agar dapat membantu menteri menjembatani antara Negara dan masyarakat.