Korek Luka Tahun 1915, Biden Langsung Digarap Orang-orang Azerbaijan: Sejarah Tak Boleh Diputarbalik

Partai-partai politik di Azerbaijan mengutuk pengakuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas peristiwa 1915 selama era Kekaisaran Ottoman sebagai "genosida" terhadap warga Armenia.

Dalam pernyataan bersama yang dilaporkan oleh kantor berita negara Azertac, 48 partai mengatakan warga Armenia kehilangan nyawa karena kondisi keras Perang Dunia I, kelaparan dan penyakit.

Baca Juga: Orang-orang Turki di Amerika Teriak: Biden Hanya Bisa Lemparkan Gas dalam Api

Pernyataan itu mencatat bahwa lebih banyak warga Turki kehilangan nyawa selama periode yang sama, tetapi fakta ini sengaja diabaikan.

"Jika tujuannya adalah studi objektif tentang fakta sejarah, realitas sejarah tidak boleh diputarbalikkan untuk tujuan politik dan pekerjaan ini harus dipercayakan kepada lembaga penelitian internasional khusus, serta sejarawan terkenal," ungkap pernyataan itu.

Partai-partai tersebut menegaskan bahwa Turki telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk membuka arsipnya kepada para sejarawan dan mengusulkan pembentukan komisi bersama untuk menemukan kebenaran.

"Kebijakan berbahaya Yerevan didukung oleh tuntutan dan klaim yang menggelikan seperti kompensasi dan pemindahan sebagian wilayah Turki ke Armenia. Penamaan provinsi timur Turki sebagai 'Armenia Barat' dalam literatur Armenia juga berfungsi untuk memformalkan klaim ini," tambah mereka.

Menurut pernyataan itu, negara adidaya global yang mengejar kepentingan imperialis di kawasan itu, selain Armenia dan pelobi, berada di balik apa yang disebut "genosida Armenia" yang beredar di agenda dunia dan istilah itu hanya alat tekanan politik dan manifestasi dari kebijakan standar ganda.

"Partai-partai politik yang beroperasi di negara Azerbaijan, mereka selalu berpihak pada Turki yang bersaudara dan mengutuk keras posisi Presiden AS dalam apa yang disebut 'genosida Armenia', yang memelihara cita-cita warga Armenia yang sakit. Pendekatan semacam itu memicu intoleransi antara negara dan rakyat dan menimbulkan sikap ancaman bagi pembangunan damai berkelanjutan di wilayah dan umat manusia secara keseluruhan," tambah pernyataan itu.